UI Dorong Semua Partai Bisa Usung Capres

AKTUALITAS.ID – Universitas Indonesia (UI) melontarkan serangkaian usulan penting yang berpotensi mengubah wajah Pemilu di Indonesia. Mulai dari aturan bagi dosen ASN yang maju sebagai calon legislatif, penghapusan presidential threshold, pembatasan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye, hingga usulan ambang batas parlemen maksimal 4 persen.

Usulan tersebut disampaikan Guru Besar UI, Prof. Valina Singka, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI terkait pembahasan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Salah satu gagasan yang paling menyita perhatian adalah usulan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri secara permanen sejak tahap pencalonan.

Menurut UI, dosen ASN cukup menjalani status nonaktif sementara selama proses pencalonan. Pengunduran diri permanen baru dilakukan apabila yang bersangkutan resmi terpilih menjadi anggota legislatif dan sebelum dilantik.

“Kewajiban mengundurkan diri secara permanen sejak pencalonan berisiko membuat perguruan tinggi kehilangan talenta akademik, meskipun pada akhirnya yang bersangkutan tidak mendapatkan kursi,” kata Valina.

Dalam skema yang diusulkan UI, dosen ASN yang gagal terpilih dapat kembali mengajar dan diaktifkan lagi setelah melepaskan keanggotaan maupun kepengurusan partai politik. Selama masa pencalonan, mereka juga dilarang memanfaatkan jabatan, anggaran, fasilitas negara, maupun kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye.

UI menilai langkah tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi akademisi untuk berkontribusi di parlemen tanpa harus kehilangan profesi mereka apabila gagal dalam kontestasi politik.

Tak hanya itu, UI juga menyoroti potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pesta demokrasi. Kampus terbesar di Indonesia itu mengusulkan agar seluruh konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI wajib diberi label khusus.

UI juga mendorong larangan tegas terhadap praktik deepfake, voice cloning, pemalsuan audio-visual, dan berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik serta merusak reputasi peserta pemilu.

Menurut Valina, pemilih memiliki hak untuk memperoleh informasi yang autentik mengenai para calon, baik dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pilkada.

“Pemalsuan wajah, suara, maupun pernyataan dapat merusak kemampuan pemilih dalam menilai calon secara bebas dan objektif,” ujarnya.

Di sisi lain, UI turut mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk DPR dipertahankan paling tinggi sebesar 4 persen. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan meminimalkan jutaan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen.

Valina mengungkapkan pada Pemilu 2019 terdapat sekitar 13,5 juta suara sah yang hangus akibat partai politik gagal melewati ambang batas parlemen. Angka tersebut bahkan meningkat menjadi sekitar 17,3 juta suara pada Pemilu 2024.

Menurut UI, ambang batas 4 persen cukup diberlakukan untuk DPR RI dan tidak perlu diterapkan pada tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota guna melindungi representasi suara masyarakat daerah.

Yang tak kalah menarik, UI juga mengusulkan penghapusan total presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Kampus tersebut mengusulkan angka 0 persen dengan alasan UUD 1945 tidak mengatur batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden.

Usulan itu, kata Valina, juga dinilai sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024.

Serangkaian usulan UI tersebut kini menjadi salah satu masukan strategis dalam pembahasan RUU Pemilu yang tengah digodok DPR. Jika diakomodasi, perubahan tersebut berpotensi mengubah aturan main politik nasional pada pemilu mendatang.(Firman/Mun)