Golkar Nilai Pilkada Tidak Langsung Ujian bagi Kedewasaan Demokrasi Indonesia

AKTUALITAS.ID – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menghangat di ruang publik. Perdebatan ini dinilai tidak boleh hanya berhenti pada persoalan efisiensi prosedur, melainkan harus menyentuh substansi demokrasi itu sendiri.

Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Irma Mayang Sari, mengingatkan bahwa diskursus ini merupakan ujian bagi kedewasaan politik Indonesia. Menurutnya, poin krusial bukan sekadar memilih antara pemilihan langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana sistem politik mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

“Wacana pilkada melalui DPRD dinilai sebagai ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Pertanyaan kuncinya bukan hanya mekanisme apa yang dipilih, melainkan sejauh mana sistem politik mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama,” ujar Irma dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (3/1/2026).

Isu ini membelah opini publik menjadi dua kutub. Di satu sisi, pendukung Pilkada lewat DPRD berargumen bahwa mekanisme ini menawarkan efisiensi anggaran negara yang signifikan, menjaga stabilitas politik, serta mengurangi polarisasi horizontal di akar rumput.

Namun di sisi lain, kritik tajam juga menguat. Pilkada langsung dianggap sebagai “mahkota” reformasi yang memberikan legitimasi politik kuat karena kepala daerah mendapat mandat langsung dari rakyat. Pengembalian ke DPRD dikhawatirkan akan mereduksi partisipasi publik dan memindahkan demokrasi ke ruang negosiasi elite yang tertutup.

Mengutip pemikiran ilmuwan politik Miriam Budiardjo, Irma menegaskan bahwa demokrasi tidak sekadar prosedur, tetapi juga soal kontrol publik.

“Dalam kerangka tersebut, pengurangan ruang partisipasi dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik,” tambahnya.

Menyikapi dinamika tersebut, Partai Golkar melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia, mengambil sikap yang mengedepankan kehati-hatian. Partai berlambang pohon beringin ini menilai perlunya kajian konstitusional dan rasional yang mendalam.

Irma menjelaskan bahwa Golkar tidak menutup mata terhadap kelemahan Pilkada langsung (biaya tinggi) maupun risiko politik transaksional pada Pilkada via DPRD.

“Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi,” tegas Irma.

Dalam konteks pengawalan demokrasi ini, BSNPG memegang peran strategis. Tidak hanya sebagai instrumen teknis kepemiluan, BSNPG difungsikan sebagai sistem pengawasan internal untuk memastikan integritas proses politik terjaga, terlepas dari mekanisme apa yang kelak diterapkan.

“Demokrasi, menurut pandangan partai, tidak dijalankan melalui kegaduhan opini, melainkan melalui proses institusional yang matang dan berorientasi pada percepatan pembangunan,” pungkasnya. (Firmansyah/Mun)