Mayoritas Warga Tolak Pilkada Tak Langsung, Gerindra: Kami Hormati Semua Pendapat

AKTUALITAS.ID – Partai Gerindra menegaskan sikapnya untuk menghormati aspirasi masyarakat yang menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pernyataan ini disampaikan merespons hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menunjukkan mayoritas publik menginginkan Pilkada langsung tetap dipertahankan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyebut perbedaan pandangan dalam diskursus demokrasi adalah hal yang lumrah.

“Kami menghormati semua pendapat yang berkembang di masyarakat,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa wacana Pilkada tidak langsung sejatinya bukan hal baru yang muncul tiba-tiba. Ia mengungkapkan, kajian mengenai mekanisme ini sudah lama dibahas di internal partai politik, termasuk oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, jauh sebelum menjabat sebagai Presiden.

“Oh, itu sudah lama dibahas. Bukan dalam posisi beliau sebagai presiden, tetapi sebagai ketua umum partai,” jelasnya.

Kendati demikian, Gerindra memastikan tetap terbuka terhadap berbagai masukan publik untuk merumuskan format demokrasi yang paling ideal bagi Indonesia. Menurutnya, diskursus ini belum final dan masih berada dalam ruang perdebatan politik yang dinamis.

Isu Pilkada via DPRD kembali mencuat dengan alasan utama efisiensi anggaran dan menekan tingginya ongkos politik (high cost politics). Sejumlah partai koalisi seperti Golkar, PAN, Nasdem, PKB, dan terakhir Partai Demokrat, telah memberikan sinyal dukungan.

Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengambil sikap tegas menolak wacana tersebut dengan alasan menjaga hak demokrasi rakyat.

Sebelumnya, peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan data yang menunjukkan resistensi publik yang kuat. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 19-20 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden, mayoritas masyarakat menentang ide pemilihan oleh DPRD.

“Sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap Pilkada tidak langsung,” ungkap Ardian.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling dan memotret kekhawatiran publik bahwa Pilkada melalui DPRD akan mereduksi partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. (Bowo/Mun)