PKB Dorong Pilkada Tak Langsung dengan Uji Publik untuk Jaga Kualitas Pemimpin

AKTUALITAS.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik sekaligus membuat proses demokrasi berjalan lebih efektif.

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, mekanisme pilkada lewat DPRD tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, asalkan dirancang dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel.

“Pilkada tidak langsung tetap demokratis selama ada mekanisme yang jelas dan terbuka. Demokrasi tidak semata soal pemilihan langsung, tetapi juga soal efektivitas dan kualitas hasilnya,” ujar Daniel dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Menurut Daniel, salah satu syarat utama agar pilkada lewat DPRD tetap demokratis adalah penguatan uji publik terhadap calon kepala daerah. Uji publik tersebut harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Masyarakat tetap harus diberi ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas calon. Dengan uji publik yang kuat, suara rakyat tetap menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan di DPRD,” jelasnya.

PKB meyakini, keterlibatan publik dalam proses seleksi calon akan menjaga akuntabilitas DPRD sekaligus mencegah praktik politik transaksional.

Daniel menilai pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya politik yang sangat besar, baik bagi calon maupun partai politik. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap membebani sistem demokrasi dan berpotensi memicu praktik politik uang.

“Biaya politik yang terlalu mahal menjadi masalah serius. Pilkada melalui DPRD bisa menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya tersebut,” katanya.

Selain soal biaya, Daniel juga menyoroti kualitas kepemimpinan daerah yang dihasilkan melalui mekanisme pilkada tidak langsung. Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, banyak gubernur berasal dari bupati atau wali kota terbaik yang telah teruji kinerjanya di daerah.

“Kita ingin menghadirkan kembali pemimpin yang benar-benar mampu bekerja dan membawa kemajuan daerah, bukan hanya bermodal popularitas. Dulu, gubernur umumnya adalah kepala daerah terbaik yang sudah terbukti prestasinya,” ujarnya.

Meski menyampaikan pandangan positif, Daniel menegaskan bahwa PKB tidak menutup ruang diskusi. Partainya tetap mendorong kajian mendalam dengan melibatkan masyarakat luas sebelum keputusan politik diambil.

“Diskursus ini masih terbuka. Tujuan akhirnya jelas, yakni menemukan mekanisme pilkada yang mampu menghadirkan pemimpin berkualitas dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Daniel. (Bowo/Mun)