Golkar: Reshuffle Kewenangan Penuh Presiden

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, angkat bicara menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang kembali mencuat ke publik.

Isu ini menghangat pasca terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yang menyebabkan kekosongan di kursi Wakil Menteri Keuangan. Kekosongan ini memicu spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mungkin akan melakukan penataan ulang komposisi kabinet.

Menyikapi hal tersebut, Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

“Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Sarmuji, sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar tidak akan mendesak atau mencampuri keputusan strategis Presiden terkait pembantu-pembantunya.

Sikap “serahkan pada Presiden” ini dinilai sebagai bentuk konsistensi Golkar dalam menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagi Golkar, kapan pun dan siapa pun yang akan diganti atau digeser posisinya, sepenuhnya adalah diskresi Presiden untuk memastikan kinerja kabinet tetap optimal.

Sebagaimana diketahui, Thomas Djiwandono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) telah resmi meninggalkan posnya untuk mengemban tugas baru di otoritas moneter sebagai Deputi Gubernur BI.

Hingga saat ini, Istana belum mengumumkan siapa pengganti Thomas atau apakah momen ini akan digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri lainnya. (Bowo/Mun)