EKBIS
Pertamina Bantah Isu Beredarnya LPG 3 Kg Non Subsidi
AKTUALITAS.ID – PT Pertamina (Persero) menanggapi isu beredarnya LPG 3 kilogram (kg) non subsidi, yang dikenal dengan sebutan gas pink, di pasaran. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa saat ini perusahaan tidak lagi mendistribusikan LPG 3 kg non subsidi.
Simon menjelaskan bahwa pada tahun 2018, Pertamina sempat melakukan uji pasar untuk gas pink di wilayah Jakarta dan Surabaya. Namun, uji pasar tersebut hanya berlangsung selama enam bulan dengan jumlah terbatas – 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya.
Uji pasar ini, kata Simon, menyasar kalangan menengah yang membutuhkan tabung gas berukuran lebih kecil dan non-subsidi.
“Pertamina hanya menjual LPG non-subsidi dalam kemasan 5,5 kg dan 12 kg. Tidak ada 3 kg yang berwarna pink yang non-subsidi. Itu pernah ada pada tahun 2018 untuk uji pasar dan tidak berlanjut,” ujar Simon dalam Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Simon menegaskan bahwa isu mengenai beredarnya gas pink di masyarakat adalah hoaks, dan sampai saat ini, Pertamina tidak lagi mendistribusikan LPG 3 kg non subsidi.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Pertamina terkait masalah ini berjalan dengan baik.
Menurut Bahlil, ia dan Simon terus berkomunikasi untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat dan tidak berdampak negatif pada masyarakat.
“Koordinasi kami berjalan dengan sangat baik. Kami selalu berkomunikasi hampir setiap hari untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana,” ungkap Bahlil. (Yan Kusuma)
-
NASIONAL07/07/2026 18:00 WIBKPK Periksa Sembilan Saksi Kasus Suap Bupati Muara Enim
-
NASIONAL07/07/2026 16:00 WIBRUU Keaman Siber Beri Peran Penyidikan bagi TNI, Ini Kata Komisi I
-
NASIONAL07/07/2026 19:44 WIBLonjakan Harta Zita Anjani, AHY, dan Ibas di LHKPN Berujung Desakan Audit dan Laporan ke KPK
-
RAGAM07/07/2026 15:30 WIBNegara Milik Andara? Gurita Kekuasaan Raffi Ahmad Kepung BUMN dan Birokrasi
-
NASIONAL07/07/2026 20:32 WIBPemerintah Tolak Bentuk Tim Investigasi Kasus Penembakan Pilot AS di Papua
-
NASIONAL07/07/2026 21:30 WIBYusril: Agama, Etika, dan Konstitusi Jadi Pilar Demokrasi Indonesia
-
POLITIK07/07/2026 17:00 WIBJokowi Sulit Lepas dari Politik karena Masa Depan Keluarga
-
JABODETABEK07/07/2026 20:00 WIBPramono Anung akan Kaji Usulan Tarif Langganan Rp200 Ribu per Bulan untuk Transjakarta dan Transjabodetabek

















