Dorong Pemerataan, Kemenag DKI Usulkan Madrasah Juga Digratiskan Seperti Sekolah Umum

AKTUALITAS.ID – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta mendorong agar seluruh madrasah, baik negeri maupun swasta, bisa mendapatkan pembiayaan penuh dari pemerintah, sebagaimana sekolah-sekolah umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib, mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya pendidikan gratis bagi seluruh siswa madrasah di Ibu Kota, mengingat mayoritas madrasah dikelola swasta dan masih banyak yang belum menikmati fasilitas pembiayaan seperti sekolah umum.

“Kami sangat mendukung agar masyarakat bisa menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri,” ujar Adib di Jakarta, Minggu (20/7/2025).

Berdasarkan data per November 2024, terdapat 1.819 madrasah di DKI Jakarta, yang terdiri atas 990 Raudhatul Athfal (RA), 475 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 254 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 100 Madrasah Aliyah (MA). Namun dari jumlah tersebut, hanya 86 madrasah berstatus negeri, yakni 20 MIN, 42 MTsN, dan 24 MAN. Sisanya, sebanyak 1.733 lembaga, adalah madrasah swasta.

Adib menjelaskan, agar pendidikan gratis dapat diterapkan secara merata, pihaknya mengusulkan agar pemerintah pusat maupun daerah ikut menanggung biaya pendidikan madrasah. Biaya yang dimaksud mencakup penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, hingga operasional dan pemeliharaan gedung.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, juga menekankan pentingnya kesetaraan pembiayaan pendidikan antara sekolah umum dan madrasah.

“Seluruh siswa madrasah adalah warga Jakarta juga. Maka sudah seharusnya mereka mendapatkan hak pendidikan gratis yang sama,” kata Subki.

Menurut dia, agar hal itu terwujud, perlu ada sinkronisasi dalam pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada sekolah dasar hingga menengah umum, tetapi juga madrasah dari jenjang MI, MTs, hingga MA.

“Kalau ini tidak diperhatikan, bisa menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan antarlembaga pendidikan. Padahal semuanya punya peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa,” tegas Subki.

Dengan dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pendidikan inklusif dan setara dapat benar-benar terwujud di Jakarta. (PURNOMO/DIN)