POLITIK
Prabowo mau Tertibkan Pengamat, PDIP: Jangan Abaikan Risiko Demokrasi
AKTUALITAS.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana menertibkan pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut sikap tersebut merupakan bagian dari risiko yang harus diterima masyarakat sebagai konsekuensi pilihan dalam pemilu.
“Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih sehingga Presiden mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya sehingga perlu menertibkan,” ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).
Meski demikian, Andreas menegaskan PDIP tetap berharap pemerintahan saat ini mampu menjalankan program-programnya dengan baik. Ia menilai keberhasilan pemerintah penting untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kalau PDI Perjuangan tentu berharap pemerintahan ini berhasil, sehingga kesejahteraan rakyat bisa meningkat dan pendidikan generasi muda terjamin,” tambahnya.
Terkait penilaian Presiden terhadap pengamat yang dianggap tidak mendukung pemerintah, Andreas menyebut hal tersebut merupakan pandangan subjektif yang menjadi hak kepala negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan terdapat sejumlah pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya. Ia bahkan menilai sikap tersebut tidak mencerminkan semangat patriotisme.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Ia menanggapi adanya pandangan yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis.
Menurut Prabowo, sebagian pengamat memiliki motif tertentu sehingga bersikap negatif terhadap capaian pemerintah. Namun, pernyataan tersebut kini memicu perdebatan publik terkait batas kritik dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi. (Bowo/Mun)
-
RIAU23/09/2026 11:45 WIBWartawan dan Pejabat Bengkalis Adu Mekanik di Haornas 2026
-
NASIONAL22/09/2026 19:00 WIBDPR Bongkar Skandal Label Gizi Beras
-
POLITIK23/09/2026 11:00 WIBPuan: Wacana Capres 2 Partai Belum Resmi
-
NASIONAL23/09/2026 06:00 WIBDPR: Jangan Tunggu Kapal Tenggelam Baru Bergerak
-
POLITIK22/09/2026 20:00 WIBPengamat: Syarat DPR 5% Bikin Partai Gerakan Rakyat Kelabakan
-
DUNIA23/09/2026 00:00 WIBSerangan Saudi Hantam Mokha, Anak-anak Jadi Korban
-
EKBIS23/09/2026 11:15 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Sentuh Rp2,63 Juta
-
NUSANTARA23/09/2026 12:15 WIBDosen ISI Yogyakarta Dinonaktifkan

















