Prabowo Buka Pintu Reshuffle, PDIP: Kami Tetap di Luar

AKTUALITAS.ID – Sinyal perombakan atau reshuffle kabinet berembus kencang menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peringatan tegas telah dilontarkan sang presiden bagi para menteri yang gagal menunjukkan performa maksimal. Menanggapi manuver ini, PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap teguh pada posisinya sebagai kekuatan penyeimbang di luar gelanggang kabinet.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan urusan bongkar pasang menteri adalah mutlak hak prerogatif presiden yang harus dihormati. Ia meyakini Prabowo paling memahami kapasitas para pembantunya, terlebih setelah jajaran kabinet digembleng melalui serangkaian retreat.

“Presiden tahu siapa yang terbaik dan tepat untuk posisi di kabinetnya. Presiden pun tahu posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kabinet, dan dalam beberapa kesempatan beliau mengapresiasi posisi kami,” tegas Andreas saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).

Wacana reshuffle ini dipantik langsung oleh Prabowo dalam program wawancara pada Rabu (16/9/2026). Ia menilai momentum dua tahun pemerintahan adalah waktu yang sangat rasional untuk menagih hasil kerja para pembantunya. Mengibaratkan kabinet seperti kesebelasan sepak bola, Prabowo menyebut secara alamiah ada komposisi pemain inti, striker, dan pemain cadangan.

Meskipun secara umum mengeklaim timnya bekerja dengan baik, Prabowo menekankan bahwa reshuffle adalah instrumen mutlak untuk mewujudkan prinsip the right man in the right place. Jika ada sosok menteri yang dinilai tidak kompeten, rotasi atau pencopotan tidak bisa dihindari.

Lebih tajam lagi, Presiden menegaskan tidak akan menjadi tameng bagi pejabat yang bermasalah secara hukum. Ia mencontohkan momen nyata saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapnya untuk melaporkan dugaan korupsi pejabat.

“‘Pak, pejabat ini begini, begini’. Apa kami diizinkan untuk menahan? Saya bilang, ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’. Tahu-tahu ada kejadian, ada wamen saya (ditahan). Ya itu tanggung jawab dia,” beber Prabowo.

Bagi Presiden Prabowo, dua tahun kepemimpinan adalah batas waktu toleransi. Setiap anggota kabinet dianggap sudah memiliki panggung dan waktu yang cukup untuk membuktikan kemampuannya sebelum dievaluasi secara menyeluruh. (Bowo/Mun)