Berita
Omnibus Law, Ma’ruf Amin: Tak Hilangkan Otonomi Daerah
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Munas V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), di Mataram, Rabu, (11/3/2020). Acara bertema “Respons Daerah Menyambut Omnibus Law: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju,” yang dihadiri 1.100 anggota dewan dari 93 DPRD kota seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, Ma’ruf Amin menyinggung mengenai Omnibus Law. Ia pun membantah […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Munas V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), di Mataram, Rabu, (11/3/2020).
Acara bertema “Respons Daerah Menyambut Omnibus Law: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju,” yang dihadiri 1.100 anggota dewan dari 93 DPRD kota seluruh Indonesia.
Dalam acara tersebut, Ma’ruf Amin menyinggung mengenai Omnibus Law. Ia pun membantah bahwa dalam Omnibus Law, otonomi daerah dan kewenangan daerah lainnya akan dihilangkan.
“Tidak benar bahwa Omnibus Law akan menghilangkan otonomi daerah,” kata Wapres.
Ma’ruf mengatakan, Omnibus Law justru menyederhanakan aturan pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi kelebihan regulasi di Indonesia.
Wapres berharap Munas ADEKSI diharapkan menjadi sarana diseminasi terhadap isu Omnibus Law.
“Munas ADEKSI yang disertai dengan seminar nasional ini diharapkan menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan Omnibus Law,” ujar eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Isu strategis yang menyangkut Omnibus Law, kata Wapres, yaitu strategi percepatan, penataan hukum dan pemerintahan Indonesia, strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangan-undangan di Indonesia serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.
Ma’ruf mengatakan, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 perda yang ada saat ini. Banyaknya peraturan tersebut, menurut Wapres, menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.
“Kita harapkan melalui aturan ini, cita-cita membangun Indonesia maju, bisa lebih cepat,” kata Ma’ruf.
“Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas untuk mendukung Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi,” ujar Ma’ruf.
- Multimedia5 jam lalu
FOTO: Banjir Rob Muara Angke
- POLITIK20 jam lalu
Dipecat PDIP, Gibran Fokus Bantu Presiden Prabowo
- EkBis20 jam lalu
Sambut Nataru, 396 Mal Gelar Diskon Belanja Hingga 70 Persen
- Nasional18 jam lalu
Komisi I DPR Cermati Usulan UU Batas Usia Akses Media Sosial
- POLITIK23 jam lalu
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Ketua KPU RI dan Anggota KPU RI
- EkBis21 jam lalu
Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman Selama Nataru 2025
- Nasional21 jam lalu
Lokasi Pra Muktamar Luar Biasa NU Dirahasiakan, Sebagian Peserta Hadir Secara Daring
- POLITIK16 jam lalu
Tentukan Sistem Pilkada, Kemendagri: Butuh Masukan dari DPR dan Partai Politik