Berita
Alasan Rasional, PAN Setuju Pilkada 2020 Tetap Digelar Desember
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung, pemerintah melanjutkan tahapan Pilkada. Dengan catatan, pemerintah dan KPU harus mengedepankan protokol kesehatan selama Pilkada. “Dengan catatan pelaksanaan disesuaikan dengan protokol kesehatan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (29/5/2020). Pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati Pilkada tetap digelar pada 9 Desember. Tahapannya dimulai pertengahan Juni […]
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung, pemerintah melanjutkan tahapan Pilkada. Dengan catatan, pemerintah dan KPU harus mengedepankan protokol kesehatan selama Pilkada.
“Dengan catatan pelaksanaan disesuaikan dengan protokol kesehatan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).
Pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati Pilkada tetap digelar pada 9 Desember. Tahapannya dimulai pertengahan Juni mendatang.
Guspardi menilai, pemerintah memiliki alasan rasional untuk menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020. Sehingga Fraksi PAN mendukung pemerintah.
“Karena alasan rasional dan dapat diterima makanya PAN mendukung keinginan pemerintah untuk pelaksanaan seperti diatur dalam Perppu,” kata dia.
Dua alasan pemerintah disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat Rabu, 27 Mei lalu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin kondisi Covid-19 berakhir pada tahun 2021.
Kedua, sudah 47 negara melaksanakan Pemilu di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah memberikan izin penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Kita negara paling terakhir melaksanakan pemilu yang kita lakukan. Dari dasar ini memang tak ada kepastian pada 2021,” kata Guspardi.
Hanya saja, protokol kesehatan penting diterapkan. Guspardi mewanti-wanti penyelenggara. Beragam cara dapat dilakukan. Misalnya, mewajibkan penggunaan masker, pembatasan kerumunan saat pendaftaran, pembatasan pemilih di TPS, hingga masalah alat coblosan disesuaikan.
“DPR hanya minta KPU menyesuaikan pelaksanaan Pilkada dgn kondisi Covid. Nanti KPU yang mengejawantahkan di PKPU,” kata dia.
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   EKBIS31/10/2025 08:30 WIB EKBIS31/10/2025 08:30 WIBRupiah Menguat Jadi Rp16.620 Per Dolar AS 
- 
																	   OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIB OLAHRAGA31/10/2025 11:00 WIBJanice/Aldila Melaju ke Perempat Final WTA 250 
- 
																	   JABODETABEK31/10/2025 06:00 WIB JABODETABEK31/10/2025 06:00 WIBWaspadai Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 09:00 WIB NASIONAL31/10/2025 09:00 WIBPrabowo: Cari Skema Terbaik Atasi Whoosh 
- 
																	   OTOTEK31/10/2025 10:00 WIB OTOTEK31/10/2025 10:00 WIBBaterai 7.000mAh dan DesainTipis, Realme 15T 5G Rilis di Indonesia 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




