Kader Demokrat Diminta Waspadai Manuver Max Sopacua

AKTUALITAS.ID – Para kader Partai Demokrat, diminta mewaspadai manuver politisi Max Sopacua yang baru saja mengundurkan diri dari Partai Emas.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono.

“Dalam surat yang saya baca, pak Max mengundurkan diri tanggal 17 Februari lalu. Ia mengaku tidak mampu menghadapi kenyataan yang ada sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Emas ini dan meminta maaf pada para kader Partai Emas karena tidak bisa memenuhi janji,” kata Mujiyono dalam keterangan persnya, Sabtu (20/2/2021).

Ia menyampaikan, sebagai pengurus DPD PD DKI yang bertanggungjawab atas pembinaan organisasi dan kader, Mujiyono memperingatkan para pengurus dan kader untuk mewaspadai langkah-langkah berikutnya dari Max Sopacua.

“Kita menghormati hak politik pak Max untuk berpindah-pindah partai, asalkan tidak membuat runyam. Pak Max pernah ikut menikmati masa kejayaan Partai Demokrat, tapi entah mungkin salah dapat masukan,” kata Mujiyono.

Max diketahui resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat pada bulan Desember 2020 dan langsung bergabung dengan Partai Emas sebagai Ketua Dewan Pembina. Saat itu ia mengklaim merasa seperti penumpang yang diturunkan di tengah jalan.

“Apakah pak Max akan mencari angkutan berikutnya untuk pulang? Kita masih menganalisa. Yang jelas, saya bertanggungjawab untuk mengingatkan para pengurus dan kader agar tetap waspada,” ucapnya.

Dia menduga, keberhasilan Partai Demokrat mengatasi upaya pengambilalihan kepemimpinan yang dimotori tokoh eksternal awal Februari lalu, tidak akan membuat lawan-lawan politik Demokrat tinggal diam.

“Mereka menggulirkan berbagai isu negatif, seperti mengadu domba PD dan PDIP, serta otak-atik KLB,” pungkasnya.
Ia menyebut ada 29,12 juta pekerja yang terdampak akibat Pandemi Covid-19. Dari angka tersebut, sekitar 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan atau menganggur, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan sekitar 760 ribu orang masuk dalam bukan angkatan kerja sebagai akibat dari pandemi.

Begitu juga dengan PMI yang sebagian harus kembali pulang ke Tanah Air hingga belum dibukanya pintu penempatan di beberapa negara.

“Jangan sampai menambah beban masalah, korbannya adalah para pekerja. Kita berharap seperti yang dijanjikan BPJS Ketenagakerjaan, dana pekerja aman dan itu harus dibuktikan dengan kejelasan segera dari pengungkapan dugaan kasus ini,” papar Mufida.

Mufida menekankan, persoalan investasi harus menjadi perhatian serius Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode ke depan.

Beberapa kasus yang terjadi dan tengah berproses hukum seperti Jiwasraya dan Asabri tidak boleh terjadi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola keuangan para pekerja di seluruh Indonesia.

“Ini tantangan dan PR besar untuk Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ke depan, jadikan persoalan investasi yang terjadi di tempat lain tidak terjadi kepada dana para pekerja,” kata Mufida menekankan.