Pj Gubernur Kaltim Minta Perangkat Daerah untuk Evaluasi dan Revisi Anggaran Secara Realistis

AKTUALITAS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik memberikan pesan kepada perangkat daerah mengevaluasi dan merevisi anggaran secara realistis dengan mempertimbangkan hambatan, baik dari sisi sistem maupun ketersediaan sumber daya.

“Harus lebih realistis, kuncinya di perencanaan agar lebih tepat lagi, agar kita bisa lebih baik lagi melangkah di tahun berikutnya,” katanya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Realisasi APBD dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 di Kutai Kartanegara, Senin (5/2/2024).

Hadir mendampingi Pj Gubernur, Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan jajaran pejabat teras Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim.

Dalam rapat tersebut disampaikan Laporan Realisasi APBD tahun 2023, dimana realisasi keuangan dan realisasi fisik tahun anggaran 2023 mencapai 92.40 atau meningkat sebanyak 8.66 persen dari tahun 2022.

Kemudian tingkat penyerapan anggaran OPD tahun 2023 pun cukup baik dengan penyerapan anggaran oleh 17 OPD mencapai di atas 95 persen dan 26 OPD menyerap anggaran 85-94.99 persen, serta dua OPD menyerap anggaran di atas 72 persen.

Akmal menekankan agar usulan program dan kegiatan untuk penganggaran konsisten diterapkan.

Selain itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta memperbaiki tata kelola dengan melibatkan Inspektorat sebagai pengawas guna mengawal proses bisnis yang terjadi.

“Hal ini semata agar BUMD pun dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian juga agar antar-BUMD yang ada dapat berkolaborasi dan saling menguatkan,” imbuhnya.

Adapun penyampaian laporan evaluasi lainnya yang juga menjadi pokok bahasan pada agenda ini antara lain realisasi pengadaan barang dan jasa 2023 dan 2024, realisasi bantuan keuangan, pekerjaan yang tidak selesai 2023 beserta catatan penting, realisasi pendapatan APBD 2024, dan rencana anggaran kas 2024.

Isu lain yang tak kalah penting yakni inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan pengangguran, persiapan Pemilu 2024, hingga berbagai kegiatan nasional di tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Bumi Etam itu. (YAN KUSUMA/RAFI)