AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku heran dengan kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang berniat menggaji pengangguran melalui program Kartu Prakerja. Dirinyapun mempertanyakan sumber anggaran untuk melaksanakan program tersebut.
“Anggaran dari mana? Kalau (memakai APBN) 2019 enggak mungkin,” kata Hidayat ditemui di acara malam anugerah Teropong Parlemen Award 2019 di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Kamis malam (7/3/2019).
Sebelumnya, Jokowi mengenalkan kartu sakti untuk masyarakat, kartu baru itu yaitu, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Pra-Kerja. Kartu Pra-Kerja ini dijanjikan berfungsi memfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja.
Hidayat menegaskan, pemerintah dan DPR sudah mengetuk ABPN. Di situ, tidak dianggarkan program Kartu Prakerja bagi pengangguran.
“APBN sudah selesai. Sementara rakyat diberikan pemahaman seolah-olah akan diberikan ketika beliau terpilih sebagai Presiden. Karena tidak diberikan sekarang,” ungkap dia.
Selain itu, dia mempertanyakan alasan program Kartu Prakerja digulirkan saat ini. Menurut dia, Jokowi telah memimpin Indonesia selama 4 tahun tanpa sekali pun membahas program Kartu Prakerja.
“Kenapa enggak dari dahulu diberikan Pak Jokowi. Kan beliau bukan baru mau jadi presiden. Beliau sudah jadi presiden sejak 2014,” pungkas dia [Yogo]
