Eks Kombatan GAM Dukung Jokowi- Maruf

AKTUALITAS.ID – Para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyampaikan komitmennya untuk mendukung serta memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Sebab mereka lebih mempercayai komitmen dan ketulusan pasangan tersebut.

Hal itu terungkap dalam acara Silaturahmi TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin dengan eks kombatan GAM Kabupaten Pidie, di sela Safari Kebangsaan X, Jumat (8/3/2019).

“Jangan pernah gundah, rakyat Aceh pasti akan mendukung Jokowi. Apalagi para eks kombatan,” kata mantan Panglima sayap militer GAM yang juga pembina Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (Kajak), Sofyan Dawood dalam keterangan yang di terima Aktualitas.id di Jakarta,Sabtu (9/3/2019).

Ada berbagai alasan mendukung Jokowi. Pihaknya melihat Jokowi adalah adalah pemimpin yang adil. Walau di pemilu 2014 lalu Jokowi kalah di Aceh, namun tetap memperhatikan Aceh.

“10 kali beliau turun ke Aceh sebagai presiden, walau kalah di pemilu 2014. Beliau tetap memperhatikan Aceh. Itulah keadilannya Jokowi. Belum lagi proyek-proyek raksasa pemerintahannya yang nilainya puluhan triliun di Aceh. Salah satunya tol dari Aceh Besar sampai Pidie,” ujar Sofyan Dawood.

Para orang tua Aceh yang sudah bertemu Jokowi juga memperkuat keyakinan bahwa sang capres nomor urut 01 adalah orang baik.

“Rupanya Jokowi ini sangat sederhana dan tak memikirkan kepentingan keluarga sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah kepentingan rakyat,” kata Sofyan Dawood yang juga salah satu pendiri Partai Nanggroe Aceh itu.

Dilanjutkannya, para eks kombatan GAM hanya berharap Jokowi bisa menyelesaikan isi MoU perdamaian Aceh bila terpilih kembali sebagai presiden di periode 2019-2024.

“Lalu kesejahteraan para santri dan ulama di Aceh agar dibangun lebih bagus lagi,” imbuhnya.

Salah seorang eks kombatan GAM, Safrizal Sahril, mengatakan para eks kombatan tak lagi bermata buta. Mereka bisa membaca dan menulis. Sehingga tak lagi bisa dibodohi oleh hoaks dan fitnah yang disebar terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kami bisa memilih dengan murni. Dan Kami memilih Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin yang pasti menang,” kata Safrizal.

“Kami hanya berharap pemerintahan Jokowi, tolong bina kami eks kombatan GAM ini. Kami yakin Pak Jokowi akan memenuhinya. Kami tahu, dari wajahnya saja bisa dilihat, beliau orangnya tulus. Orangnya anak dari dari masyarakat karena lahir dari masyarakat biasa, sama seperti kami,” ulas Safrizal.

Eks kombatan GAM lainnya, Munawwar, mengatakan Jokowi sudah memberi bukti bukan lagi janji. Langkah-langkah perbaikan sudah dilakukan. Para eks kombatan memahami bahwa tak mungkin di 5 tahun pemerintahannya bisa menyelesaikan semua masalah. Maka itu, Jokowi harus kembali memimpin di periode berikutnya agar bisa menuntaskan perbaikan negeri.

“Saya santri, Alhamdulilah kami akan ikuti guru dan agama kami dengan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin,” tandas Munawwar.

Sementara itu, Tim KH Ma’ruf Amin, KH Lukmanul Hakim, meminta agar masyarakat Aceh tak terpengaruh hoaks dan fitnah yang disebar di media sosial dan masyarakat.

Fitnah pertama adalah bahwa Jokowi adalah PKI. Padahal, Jokowi lahir tahun 1961, sementara peristiwa PKI terjadi pada 1965. Sehingga jelas sekali bahwa hal itu adalah fitnah yang disinyalir sengaja diserangkan supaya negeri porak poranda karena fitnah.

“Aceh ini pernah porak poranda karena fitnah. Jangan sampai porak poranda ini menyebar ke seluruh Indonesia karena fitnah demikian. Kami yakin orang Aceh akan mencegah kerusakan karena fitnah,” kata Kiai Lukman.

Fitnah kedua, Jokowi disebut anti-Islam, bahkan pembenci Islam. Kata Kiai Lukman, fitnah tersebut sengaja dihembuskan supaya masyarakat Islami seperti Aceh tak mau memilih Jokowi.

“Padahal Jokowi adalah orang Islam dan cinta Islam. Beliau tak hanya omong soal Islam. Tapi juga melaksanakan syariat Islam. Sholat 5 waktu, puasanya, hajinya, zakatnya; pokoknya semua praktik rukun iman Islam dilakukan,” beber Kiai Lukman.

“Jadi kok bisa disebut anti-Islam? Tak benar itu,” tandasnya.

Fitnah berikutnya adalah Pemerintahan Jokowi dituduh melakukan persekusi ulama. Padahal, yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap siapapun yang melanggar hukum. Para kepala daerah, walau dari koalisi parpol pendukungnya, tetap diproses hukum oleh KPK bila memang melakukan pelanggaran hukum.

“Coba tunjuk siapa ulamanya dipersekusi? Habib Bahar? Wong memang dia salah secara hukum, ya harus dihukum,” imbuh Kiai Lukman.

Diapun menceritakan bagaimana Jokowi menggunakan haknya sebagai presiden untuk membebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir. Namun sang ustaz belum bisa memperoleh kebebasan karena tak mau memenuhi prosedur soal kesetiaan kepada Pancasila.

“Jadi bukan karena pak Jokowi tak mau membebaskan, cuma Ustaz Abu Bakar Baasyir tak mau ikuti prosedur,” katanya.

Kiai Lukman pun mengajak masyarakat Aceh mengingat permintaan agar pasangan capres-cawapres bersedia mengikuti tes membaca Alquran. Tes tersebut wajar karena ada qanun bahwa setiap pemimpin harus bisa membaca teks Alquran.

“Bagaimana mau memperjuangkan Islam kalau baca Alquran saja tak bisa? Kan begitu. Nah Pak Jokowi welcome. Kiai Maruf pun silahkan. Mereka berdua yang bersedia mengikutinya,” kata Kiai Lukman.