Penanganan OPM, Pengamat Intelijen: Harus Lunak dan Empati

AKTUALITAS.ID – c

Senin (23/12/2019) lalu, Hendropriyono mengusulkan agar status OPM bukan lagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melainkan pemberontak yang masuk dalam daftar teroris internasional.

Konsekuensinya, pola dan operasi penanganan terhadap OPM akan berubah drastis, yakni dari operasi persuasif menjadi operasi represif seperti Daerah Operasi Militer (DOM) yang pernah diterapkan di Aceh beberapa tahun lalu.

Menyikapi hal ini, Suhendra Hadikuntono, menolak tegas usulan Hendropriyono tersebut. Menurut Suhendra, usulan itu akan kontraproduktif terhadap penyelesaian masalah di Papua.

“Kita akan set back ke pola penanganan KKB di Papua beberapa waktu lalu. Ini akan menyebabkan penanganan masalah Papua berlarut-larut dan Indonesia kian disorot dunia internasional,” ujar Suhendra, Jumat (27/12/2019).

Suhendra justru mengusulkan penanganan masalah OPM di Papua secara pendekatan lunak dan penuh empati.

“Hasil pendekatan personal dengan beberapa tokoh utama OPM, saya sudah punya pola atau ‘pattern’ untuk menyelesaikan masalah Papua ini dengan pendekatan intelijen secara tertutup. Saya menyakini pola ini akan mampu menyelesaikan masalah Papua dengan cepat dan tepat sasaran,” jelas Suhendra.

Seharusnya, tegas Suhendra, pemerintah pusat mengacu pada pola penanganan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Menurut Suhendra, pola perdamaian yang sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia, yang ditandatangani Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005, sudah jelas berhasil dan justru telah diakui dunia internasional sebagai penyelesaian konflik bersenjata yang terbaik di dunia selama ini.

Suhendra memprediksi, Presiden Joko Widodo tidak akan menerima usulan Hendropriyono tersebut karena akan kontraproduktif terhadap pendekatan dengan hati yang telah dilakukan Presiden Jokowi.

Menurut Suhendra, pendekatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan akselerasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Papua sudah tepat. Adanya operasi militer di Papua yang diperbesar justru akan mengacaukan usaha positif yang sedang dilakukan Presiden Jokowi. “Papua butuh prosperity approach (pendekatan kesejahteraan), bukan security approach (pendekatan keamanan), ” tandasnya.