Berita
Wabah Pandemi Corona, PKPI Minta Pilkada 2020 Diminta Ditunda Hingga Tahun Depan
AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Diaz Hendropriyono, mendukung wacana agar pelaksanaan Pilkada serentak ditunda. Kalau perlu, kata dia, pesta demokrasi yang terselenggara di 270 daerah ditunda hingga tahun depan. Hal itu disampaikan agar konsentrasi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat saat ini tertuju pada penanganan virus Corona. “Tak masalah (jika Pilkada […]
AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Diaz Hendropriyono, mendukung wacana agar pelaksanaan Pilkada serentak ditunda. Kalau perlu, kata dia, pesta demokrasi yang terselenggara di 270 daerah ditunda hingga tahun depan. Hal itu disampaikan agar konsentrasi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat saat ini tertuju pada penanganan virus Corona.
“Tak masalah (jika Pilkada ditunda). Saya justru dukung. Toh ini untuk kebaikan bersama. Jadi Pilkada saja yang kita ‘lockdown’ sampai tahun depan,” kata Diaz kepada wartawan, Senin (30/3/2020).
Menurut Diaz, mundurnya pelaksanaan Pilkada kemungkinan berimbas pada isi Undang – Undang. Penundaan dapat diberlakukan oleh Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang yang mengatur soal penyelenggaraan Pemilu.
“Untuk menunda keseluruhan atau menghentikan proses penyelenggaraan Pilkada dari September 2020 ke September 2021, bukan kewenangan KPU, tapi pembuat UU,” ujarnya.
Dengan dikeluarkannya Perppu, menurut Staf Khusus Presiden bidang isu strategis ini, setidaknya akan membuat kejelasan berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan Pilkada di tahun 2021. Misalnya UU Pilkada No. 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 6, tentang pelaksanaan Pilkada pada September 2020 harus diperbaharui dengan waktu pelaksanaan yang baru, agar memiliki payung hukum yang jelas. Perppu juga bakal mengatur mekanisme Pelaksana Tugas kepala daerah yang mengalami kekosongan selama ditunda.
“Dengan legitimasi hukum yang jelas, maka Pilkada dapat ditunda dan kita dapat fokus kepada upaya menyelamatkan warga kita dari pandemi Covid-19. Anggaran Pilkada 2020 dapat dialihkan untuk hal yang lebih penting, yakni menjadi dana tanggap darurat Covid-19 untuk menyelamatkan masyarakat. Itu prioritas kita,” katanya.
-
EkBis21 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
POLITIK20 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
POLITIK18 hours ago
PDIP Optimis Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ditolak Masyarakat
-
POLITIK14 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban
-
Nasional22 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
Dunia19 hours ago
Vietnam Rencanakan Pengurangan Kementerian Menjadi 13 Pada 2025 Dalam Upaya Reformasi Birokrasi
-
Nasional23 hours ago
Ribuan Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasikan Pembubaran Organisasi di Solo
-
Jabodetabek20 hours ago
Pria Lansia Tewas Usai Pijat Refleksi di Kramat Jati, Penyebab Masih Diselidiki