Kemenkes Batasi Praktik Rumah Sakit, Dinkes Solo Sebut Menambah Beban Puskemas

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengkritik keras kebijakan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang meminta rumah sakit tidak membuka praktik rutin selama wabah virus corona (Covid-19).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Solo, Siti Wahyuningsih menilai kebijakan itu terkesan mengesampingkan penyakit lain yang juga perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus.

Dia mengatakan tahun ini, Kota Solo tengah menghadapi siklus lima tahunan Demam Berdarah Dengue (DBD). Belum lagi Jawa termasuk daerah dengan kasus Tuberkulosis tertinggi di tanah air.

Menurut wanita yang karib disapa Ning ini, kebijakan Kemenkes membatasi praktik rumah sakit itu justru hanya akan menambah beban di puskesmas.

“Kalau rumah sakit pada tutup apa tidak menumpuk di Puskesmas?” katanya saat ditemui di Balaikota Solo, Sabtu (18/4/2020).

Total Puskesmas di Solo mencapai 17 unit dengan lima di antaranya memiliki layanan rawat inap. Sejak pasien positif Covid-19 pertama di Solo terkonfirmasi pertengahan Maret lalu, semua Puskesmas tersebut mendapat beban tambahan melakukan pengawasan Orang dalam Pemantauan (ODP) di wilayah masing-masing.

Setiap ada tambahan Pasien dalam Pengawasan (PDP) atau kasus positif Covid-19, petugas puskesmas masih harus melakukan contact tracing. Dinkes juga menugasi personel dari empat puskesmas untuk mengawaki Posko Covid-19 di tiga rumah karantina yang dioperasikan Pemkot.

“Ini menurut saya harus dipertimbangkan secara komprehensif. Sistem pelayanan kesehatan kan ada layanan primer atau dasar dan layanan rujukan. Puskesmas ini di layanan dasar. Kalau rumah sakit hanya melayani yang emergency, terus pasien yang butuh kontrol bagaimana,” katanya.

Diketahui Surat bernomor YR.03.03/III/III8/2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes Bambang Wibowo itu mengimbau agar rumah sakit melengkapi kebutuhan penanganan kasus Covid-19 serta alat pelindung diri (APD).

Dalam surat itu, rumah sakit juga diminta menunda pelayanan yang bersifat elektif (terjadwal) dengan tetap memberi layanan gawat darurat untuk penyakit selain Covid-19.

Rumah sakit juga diminta mengembangkan layanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine untuk mengurangi kontak fisik dengan pasien.

“Mungkin ini semangatnya adalah hemat tenaga. Tapi kita tidak tahu ini akan sampai kapan. Sementara layanan kan harus tetap jalan,” katanya.

Dinkes sejak pertengahan Maret sebenarnya telah mengimbau masyarakat agar mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Terutama untuk keluhan kesehatan ringan. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan dari Puskesmas maupun rumah sakit juga diminta agar meminimalkan kontak dengan tenaga kesehatan.

“Kalau bisa berangkat sendiri, tidak usah diantar. Kalaupun harus diantar ya cukup satu orang saja. Intinya kita meminimalisir kontak tenaga medis dengan masyarakat,” katanya.

Di lain pihak, semua rumah sakit juga sudah melarang kunjungan terhadap pasien rawat inap. Bahkan jumlah penunggu yang biasanya dua orang sudah dibatasi menjadi satu orang di beberapa rumah sakit.

Menyikapi surat dari Dirjen tersebut, Ning akan berkoordinasi dengan pengelola 17 rumah sakit yang ada di Solo.

“Kita minta mereka tetap operasional seperti biasa dengan tetap meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku kecewa dengan surat imbauan dari Dirjen Yankes itu. Ia meminta Kemenkes meninjau ulang kebijakan itu. Mengingat tak banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan jarak jauh.

“Saya minta ditinjau ulang lah. Mau layanan jarak jauh, ya kalau orangnya bisa. Lha yang tua-tua itu bagaimana,” katanya.