Berita
Masuk Tahapan Pilkada, KPU Minta Tambahan Anggaran Turun Awal Juni
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada. “Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020). Arief […]
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada.
“Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020).
Arief mengatakan, tambahan anggaran tersebut untuk mendukung perlengkapan panitia penyelenggara di masa tahapan Pilkada.
“Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkan data pemilih, itu perlu dukungan anggaran,” tutur dia.
Arief khawatir anggaran untuk tahap awal Pilkada belum dapat terpenuhi. Maka dari itu, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 perlu dukungan lebih dari DPR dan pemerintah.
“Kalau untuk Desember insyaAllah ada waktu untuk mencairkan. Nah (tahapan) pada Juni harus dipenuhi, tahapannya sudah mau mulai,” tukasnya.
Sebelumnya, KPU mengajukan penambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp 535,9 miliar. Duit ini akan digunakan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih.
“Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp 535,9 miliar,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam RDP bersama Komisi II DPR RI pada Rabu kemarin (27/5).
Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk membeli masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp 263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp 259,2 miliar.
Selain itu, KPU berencana membeli alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp 10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2,1 miliar.
-
EKBIS28/12/2025 09:30 WIBUpdate Harga BBM Pertamina 28 Desember 2025, Simak Rinciannya
-
NUSANTARA28/12/2025 10:30 WIBPolresta Denpasar Terapkan Larangan Pesta Kembang Api pada Malam Tahun Baru
-
NASIONAL28/12/2025 14:50 WIBAkademisi Nilai Kebijakan Kementan Bangun Ekosistem Pangan Berkelanjutan
-
EKBIS28/12/2025 10:00 WIBDaftar 10 Daerah dengan UMK 2026 Tertinggi, Kota Bekasi Puncaki Daftar
-
JABODETABEK28/12/2025 16:00 WIBPadamkan Kebakaran Rumah di Pademangan, Gulkarmat Kerahkan 54 Personel
-
EKBIS28/12/2025 13:30 WIBHarga Emas Antam Hari Ini 28 Desember 2025 Cetak Rekor ATH Rp 2,605 Juta/gram
-
NASIONAL28/12/2025 09:00 WIBGaruda Indonesia: Tidak Ada Awak Kabin Patah Tulang dalam Insiden Turbulensi di Sydney
-
NASIONAL28/12/2025 11:00 WIBKoalisi Sipil Desak DPR Tindak Oknum TNI Usai Pembubaran Demo di Aceh Utara

















