Soal Virus Corona, Mahfud Klaim Pemerintah Nomor Satukan Kesehatan

AKTUALITAS.ID – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tak main-main soal kesehatan dalam menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).

Ia mengklaim dalam kondisi saat ini kesehatan menjadi prioritas bagi pemerintah. Sebab, kata Mahfud, kesehatan menjadi indikator nomor satu dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

“Ada juga kritik pemerintah jangan hanya lihat pertimbangan ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat. Anu Pak, pemerintah itu nomor satu kesehatan,” ungkap Mahfud dalam webinar, Sabtu (30/5/2020).

Selain kesehatan, Mahfud menuturkan terdapat dua faktor lain dalam membangun kesejahteraan masyarakat yaitu ekonomi yang baik dan pendidikan terjamin.

“Oleh sebab itu, kita sekarang tidak menekankan ketika bicara new normal itu, tidak bicara soal pendekatan ekonomi semata-mata. Tapi, yang didahulukan itu bagaimana protokol kesehatannya menurut standar WHO,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Ia pun menyinggung Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Hal tersebut, ujarnya, merupakan bukti ekonomi bukan satu-satunya yang dipikirkan pemerintah dalam menangani penularan virus corona.

“Jadi misalnya di sekolah Bapak, di kampus Bapak itu akan boleh masuk. Itu akan diatur. Nanti harus pakai masker, yang menyediakan masker itu siapa, tempat cuci tangan itu ada di sudut-sudut mana saja, itu akan diatur semua. Kemudian jarak, tempat duduk kuliah dan sebagainya, nanti pasti akan diatur semua,” tutur Mahfud.

“Kalau di industri, ini standar kesehatan, kalau di kantor pemerintah begini, kalau di mal gini, kalau di warung ini, kalau di pabrik ini. Sudah dibuat Pak semua standarnya,” tambah dia.

Mahfud kembali mencoba meyakinkan bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh dalam menangani pandemi Covid-19. Hanya saja, tutur dia, masyarakat tidak mengetahui kinerja sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah.

“Apa pemerintah ini ugal-ugalan, setiap bikin kebijakan berubah-ubah. Memang setiap hari kita rapat situasinya berubah. Harus mengikuti perkembangan apa yang terjadi dari serangan Covid-19 yang memang tidak pernah diduga ini,” kata dia.

Sementara itu, kasus positif Covid-19 hingga Sabtu (30/5) sore tercatat sebanyak 25.773 kasus. Sebanyak 7.015 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 1.573 orang meninggal dunia.

“Ada penambahan kasus positif sehingga totalnya sebanyak 25.773 orang,” kata Juru Bicara Khusus Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta.