Pemerintah Korea Utara Memutus hubungan komunikasi militer dan politik dengan Korea Selatan

Hal itu dilakukan setelah Pyongyang memprotes aktivis konservatif Korsel yang terus menyebarkan selebaran anti-Korea Utara di wilayah perbatasan. Korut meminta Korsel bertindak untuk menghentikan kegiatan para aktivis yang sebagian besar merupakan pembelot asal negara terisolasi itu.

“Pyongyang akan benar-benar memutuskan dan menutup jalur penghubung antara pihak berwenang Korut-Korsel, yang selama ini dipertahankan melalui kantor penghubung bersama Korut-Korsel,” bunyi laporan kantor berita pemerintah Korut, KCNA, pada Selasa (9/6).

Dilansir AFP, Korut mengatakan pemutusan jalur itu akan berlaku mulai hari ini mulai pukul 12.00 waktu setempat.

KCNA melaporkan jalur komunikasi yang terputus itu termasuk jalur komunikasi Laut Timur dan Laut Barat antara kedua angkatan bersenjata, jalur komunikasi percobaan antar-Korea, dan sambungan langsung (hotline) antara Komite Sentral Partai Buruh Korut dan Istana Cheongwadae (Blue House) atau istana kepresidenan Korsel.

Korut sebelumnya mengancam akan membuat Korsel menderita. Pekan lalu, Pyongyang bahkan menyatakan akan membatalkan perjanjian militer dengan Seoul yang diteken pada 2018 lalu.

Ancaman itu diutarakan adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo Jong, yang selama ini diperkirakan menjadi kandidat kuat penerus sang kakak.

“Pihak berwenang Korea Selatan akan dipaksa membayar dengan mahal jika mereka membiarkan situasi ini berlanjut dengan berbagai alasan,” kata Kim Yo-jong melalui sebuah pernyataan yang dirilis kantor berita pemerintah, KCNA, pada Kamis (4/6) pekan lalu.

Kim Yo-jong menyebut para aktivis anti-Pyongyang itu sebagai “sampah manusia” dan “anjing yang menyerupai sampah”. Para aktivis itu sebagian merupakan mantan warga Korut yang membelot ke selatan.

Selain pakta militer, Korut juga mengancam akan menarik diri secara permanen dari proyek kerja sama dengan Korsel, termasuk Kawasan Industri Kaesong dan wisata Gunung Kumgang, jika Seoul tak kunjung menindak para aktivis tersebut.

Pakta perjanjian militer kedua negara diteken oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un pada 2018. Perjanjian itu disepakati demi meredakan ketegangan di perbatasan dan memulihkan hubungan antara Seoul-Pyongyang.

Akan tetapi, sebagian besar isi perjanjian belum ditepati Pyongyang menyusul kegagalan pertemuan tingkat tinggi ketiga antara AS-Korut di Vietnam pada 2019 lalu yang disokong oleh Korsel.

Akibat pandemi virus corona (Covid-19), operasi kantor penghubung Korut-Korsel di perbatasan juga ditangguhkan sementara.