Ambang Batas Parlemen Sarat Kepentingan Politik

AKTUALITAS.ID – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold akan terus berulang setiap kali pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Pasalnya, polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik masing-masing partai.

“Setiap ada revisi Undang-Undang Pemilu, perdebatannya cukup banyak. Apakah ambang batas parlemen perlu dinaikkan atau tidak, termasuk soal district magnitude, ambang batas pencalonan presiden, dan seterusnya,” kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Sabtu (18/7/2026).

Ia menjelaskan sikap partai politik terhadap ambang batas parlemen umumnya dipengaruhi oleh posisi dan kekuatan elektoral masing-masing. Partai yang memperoleh suara menengah hingga kecil cenderung menolak kenaikan ambang batas karena dinilai dapat mempersempit peluang mereka mempertahankan kursi di DPR.

Sebaliknya, partai-partai besar banyak yang mengusulkan kenaikan parliamentary threshold. Hal yang yang kerap dikemukakan adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian sehingga proses pengambilan keputusan politik di parlemen menjadi lebih efektif.

“Katanya supaya membuat keputusan politik menjadi lebih mudah karena tidak melibatkan begitu banyak partai politik,” ujarnya.

Di sisi lain, partai-partai nonparlemen memiliki pandangan yang berbeda. Mereka justru berharap ambang batas parlemen dihapus atau setidaknya diturunkan agar peluang memperoleh kursi di DPR semakin terbuka.

“Yang kita tahu, partai-partai politik nonparlemen punya mazhab politik, kalau bisa ambang batas parlemen dihilangkan. Kalau pun tidak bisa dihilangkan, minimal ambang batasnya tidak mempersulit mereka lolos ke parlemen. Mungkin bukan lagi 4 persen, tapi bisa 2 persen atau 1 persen,” jelas Adi.

Menurut Adi, perbedaan kepentingan tersebut membuat perdebatan mengenai parliamentary threshold sulit menemukan titik akhir. Setiap menjelang pemilu, isu ini kembali mengemuka karena seluruh partai berupaya memperjuangkan aturan yang dinilai paling menguntungkan bagi posisi politik mereka.

Ia menegaskan dinamika tersebut merupakan bagian dari realitas politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Karena itu, polemik mengenai ambang batas parlemen diperkirakan akan terus menjadi agenda utama setiap kali revisi UU Pemilu dibahas.

“Pertarungan politik semacam ini akan selalu terulang setiap menghadapi pemilu lima tahunan. Inilah yang saya sebut sebagai realitas politik yang sebenarnya terus berulang,” tutupnya.