KPU-Bawaslu Kompak Minta Tambahan Anggaran

AKTUALITAS.ID – Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tetapi kebutuhan anggarannya mulai menjadi sorotan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sama-sama mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 dengan total mencapai sekitar Rp851 miliar.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (31/8/2026). KPU meminta tambahan Rp78,3 miliar, sedangkan Bawaslu mengajukan tambahan jauh lebih besar, yakni Rp772,74 miliar.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persiapan menuju Pemilu 2029 mulai masuk fase yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar, meski hari pemungutan suara masih belum tiba.

KPU Sudah Dapat Rp4,68 Triliun

Sekretaris Jenderal KPU Suryadi mengatakan lembaganya memperoleh alokasi pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,68 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,43 triliun telah dialokasikan untuk tahapan Pemilu 2029 pada 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan awal penyelenggaraan pemilu. Mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan regulasi pelaksanaan pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih, hingga penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

Namun, KPU menilai pagu yang telah tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan.

KPU pun mengajukan tambahan Rp78,3 miliar untuk membiayai tahapan Pemilu 2029 sekaligus kegiatan rutin kelembagaan.

“Sehingga pada kesempatan ini kami mengusulkan untuk ada tambahan anggaran KPU di tahun 2027 untuk anggaran program penyelenggaraan Pemilu dan juga di program dukungan manajemen sebesar Rp78,3 miliar,” kata Suryadi.

Menurut dia, tambahan tersebut mencakup 67 kegiatan pada program dukungan manajemen dan lima kegiatan pada program penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, sebagian tambahan anggaran KPU diarahkan untuk memastikan kegiatan rutin berjalan sekaligus menopang tahapan awal menuju Pemilu 2029.

Bawaslu Minta Tambahan Rp772,74 Miliar

Jika permintaan KPU mencapai puluhan miliar rupiah, Bawaslu mengajukan angka yang jauh lebih besar.

Bawaslu mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp3,749 triliun. Namun lembaga pengawas pemilu tersebut masih mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp772,74 miliar.

Sekjen Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR.

“Total pagu anggaran Bawaslu sebesar Rp3.749.107.602.000 yang dibagi dua. Yang pertama adalah untuk Program Dukungan Manajemen atau biasa disebut dengan operasional sebesar Rp2.570.447.602.000,” ujar Ferdinand.

Menurut Ferdinand, usulan tambahan sebesar Rp772,74 miliar tersebut telah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Sekretariat Negara dan masih menunggu proses persetujuan.

Yang menjadi sorotan, Bawaslu menyebut pagu awal 2027 bahkan belum mencakup kebutuhan kegiatan tugas dan fungsi rutin lembaga.

“Sebelumnya kami garis bawahi, sama seperti disampaikan oleh kawan dari Sekjen KPU, bahwa untuk kegiatan tugas dan fungsi rutin Bawaslu sejauh ini belum dialokasikan,” katanya.

Persiapan Pemilu Mulai Menguji Anggaran

Jika digabungkan, KPU dan Bawaslu meminta tambahan anggaran sekitar Rp851,04 miliar untuk 2027.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persiapan Pemilu 2029 bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan. Sejak jauh hari, kebutuhan pembiayaan mulai menjadi bagian penting dalam pembahasan politik anggaran di DPR.

Di satu sisi, KPU harus mempersiapkan fondasi tahapan pemilu, termasuk data pemilih, peserta pemilu, badan ad hoc, regulasi, serta daerah pemilihan.

Di sisi lain, Bawaslu membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Kini bola berada di tangan pemerintah dan DPR. Permintaan tambahan hampir Rp1 triliun tersebut harus diuji berdasarkan urgensi, rincian program, efektivitas penggunaan anggaran, serta kebutuhan riil persiapan Pemilu 2029.

Sebab, semakin dekat tahapan pemilu, kebutuhan anggaran berpotensi terus meningkat. Pembahasan pada 2027 pun menjadi salah satu titik awal untuk melihat seberapa besar biaya yang akhirnya harus ditanggung negara demi menggelar pesta demokrasi 2029. (Mun)