KSAD Maruli: Tato Tradisi Tak Halangi Jadi Prajurit

AKTUALITAS.ID – Memiliki tato ternyata tidak otomatis menutup peluang seseorang untuk menjadi prajurit TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, tato yang merupakan bagian dari tradisi adat diperbolehkan dalam proses pendaftaran calon prajurit.

Pernyataan itu disampaikan Maruli setelah rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurut Maruli, aturan mengenai tato karena tradisi adat tersebut sebenarnya bukan kebijakan baru. TNI sejak dulu telah memberikan pengecualian bagi calon prajurit yang memiliki tato sebagai bagian dari tradisi atau budaya daerah.

“Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” kata Maruli.

Maruli menyampaikan hal tersebut merespons permintaan perwakilan masyarakat Suku Dayak se-Kalimantan yang sebelumnya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Dayak antara lain meminta agar warga Dayak tetap memiliki kesempatan menjadi anggota TNI-Polri meskipun memiliki tato yang berkaitan dengan adat dan tradisi.

Maruli menegaskan tidak semua masyarakat Dayak memiliki tato. Karena itu, keberadaan tato adat tidak seharusnya menjadi persoalan bagi warga yang memang ingin mengabdi melalui TNI.

“Kan suku Dayak nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan,” ujarnya.

Meski demikian, Maruli mengaku belum mengetahui apakah sudah ada warga bertato adat yang mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

TNI, kata dia, akan melihat kemungkinan tersebut jika memang terdapat warga dari berbagai daerah dan suku yang berminat mengikuti proses seleksi.

Maruli juga menegaskan bahwa TNI justru menyambut baik jika komposisi prajurit dapat merepresentasikan keberagaman daerah dan suku di Indonesia.

Terlebih, TNI saat ini tengah berupaya menambah jumlah personel untuk memperkuat organisasi.

“Kalau memang ada, kita akan sangat gembira kalau prajurit kita mewakili seluruh daerah maupun suku di Tanah Air,” kata Maruli.

Sorotan mengenai tato adat mencuat setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Panglima Jilah, pemimpin besar masyarakat Dayak se-Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat Dayak menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah.

Mereka meminta pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman, termasuk Sanggau dan sekitarnya. Selain itu, mereka meminta pembangunan Sekolah Rakyat serta dukungan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.

Saat ini disebut telah berdiri dua Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat.

Masyarakat Dayak juga menyampaikan permintaan pembangunan rumah adat Dayak. Salah satu aspirasi lainnya adalah memastikan warga Dayak tetap dapat bergabung menjadi anggota TNI-Polri meskipun memiliki tato yang merupakan bagian dari adat dan tradisi.

Pernyataan KSAD tersebut menegaskan bahwa tato yang berkaitan dengan tradisi adat memiliki perlakuan berbeda dan tidak otomatis menggugurkan peluang seseorang dalam seleksi TNI.

Namun, calon prajurit tetap harus mengikuti seluruh tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam proses penerimaan TNI. (Bowo/Mun)