Berita
Ada Wabah Virus Corona, Mendagri: Bukan Hambatan Pelaksanaan Pilkada
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19. “Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu […]

AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu para kepala daerah untuk maksimal menangani covid-19, karena itu menjadi ujian kepemimpinan,” kata Tito saat
rapat secara virtual dengan DPD RI, Rabu (10/6/2020).
Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, kepala daerah bisa memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat sekaligus memacu masyarakat untuk bangkit untuk menjalani tatanan kehidupan normal yang baru alias new normal.
“Dilihat langsung oleh rakyat dan kita menjadikan pilkada 2020 sebagai sarana untuk bangkitkan semangat warga masyarakat untuk membangun kehidupan dengan tatanan baru, tetap produktif dan aman dari Covid-19,” katanya.
Dalam rapat itu Tito mengungkapkan protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan ketat. Pemerintah sudah bersepakat dengan DPR dan KPU untuk memperketat penerapan protokol kesehatan selama rangkaian tahapan pilkada.
Ia juga memastikan telah berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah beserta semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak nanti. Dalam rangka penerapan protokol Covid-19 diperlukan penyesuaian kebutuhan barang dan atau anggaran.
Salah satu yang diminta oleh Komisi II DPR RI dan pihak-pihak lain adalah penerapan protokol kesehatan, yang berimplikasi kepada kebutuhan barang dan/atau anggaran untuk pengamanan, atau proteksi untuk penyelenggara atau pemilih. Jumlah pemilih di TPS maksimal 500 orang per TPS dan dengan diatur waktunya pencoblosannya.
-
FOTO25/04/2025 13:44 WIB
FOTO: Kapolri Tiba di Riau untuk Buka Jambore Karhutla 2025
-
OTOTEK25/04/2025 15:30 WIB
Krisis Penyimpanan Google? Begini Cara Cerdas Atasi Google Drive yang Penuh
-
NASIONAL25/04/2025 13:00 WIB
Puan Maharani Desak Evaluasi Total MBG Usai Kasus Keracunan Massal
-
FOTO25/04/2025 20:35 WIB
FOTO: Pemprov DKI Jakarta Tancap Gas Normalisasi Ciliwung
-
NASIONAL25/04/2025 15:00 WIB
MPR Goes to Campus ITB, Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Energi Terbarukan
-
NASIONAL25/04/2025 18:30 WIB
Dewan Pers Minta Kejagung Alihkan Penahanan terhadap Tian Bahtiar
-
OLAHRAGA25/04/2025 16:00 WIB
Madura United Bungkam Arema FC 1-0 di Laga Tunda Liga 1
-
JABODETABEK25/04/2025 13:30 WIB
WN China Ditemukan Tewas Tergantung di Jalan Dekat Bandara Soetta