Ketua MPR Apresiasi Diplomasi Presiden Prabowo soal Palestina

AKTUALITAS.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan langkah diplomatik paling progresif untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Partisipasi ini dinilai sebagai wujud nyata keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci perdamaian global.

Menurut Muzani, langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi terukur untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman Israel melalui forum internasional yang strategis.

Salah satu urgensi utama bergabungnya Indonesia dalam BoP adalah situasi di Gaza yang kian memprihatinkan. Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan ada tekanan internasional yang lebih kuat untuk menciptakan gencatan senjata dan perdamaian permanen.

“Ini sangat penting agar masyarakat Muslim di Gaza dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan damai bersama keluarga tanpa bayang-bayang konflik,” ujar Muzani, Minggu (22/2/2026). Solidaritas ini menjadi simbol komitmen kemanusiaan Indonesia yang berkelanjutan bagi bangsa Palestina.

Keikutsertaan aktif Presiden Prabowo di Dewan Perdamaian saat kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat, juga dianggap meningkatkan citra Indonesia secara signifikan. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi penggerak solusi atas krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

Muzani mengapresiasi keberanian Presiden yang mampu menyuarakan prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina di jantung pemerintahan Amerika Serikat. “Ini adalah misi sejarah dan spiritual yang membanggakan bangsa,” tambahnya.

Selain membawa misi perdamaian, kunjungan Presiden Prabowo ke AS juga membawa angin segar bagi perekonomian nasional. Selain isu Palestina, Indonesia dikabarkan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait potensi investasi besar dari Amerika Serikat.

Langkah ini membuktikan bahwa pemerintah mampu menyeimbangkan peran diplomasi politik untuk kemanusiaan dengan diplomasi ekonomi untuk kemajuan industri dalam negeri. Penguatan ekonomi nasional ini diharapkan semakin memperkokoh posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina di masa depan. (Bowo/Mun)