Polemik Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Dasco: Diplomasi Bersifat Dinamis

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi geopolitik global yang terus berubah.

Menurut Dasco, kebijakan hubungan luar negeri pemerintah tidak dapat diukur hanya dari jumlah perjalanan atau lamanya kunjungan ke luar negeri. Sebab, strategi diplomasi yang dijalankan pemerintah bersifat dinamis dan menyesuaikan kondisi yang berkembang.

“Mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali-harus sekian kali. Karena itu dinamis,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (03/06/2026).

Dirinya mengatakan dinamika geopolitik global saat ini berpengaruh terhadap berbagai sektor di dalam negeri. Karena itu, pemerintah memiliki pertimbangan dan strategi tersendiri dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain.

Ia pun mengakui kritik dan masukan terkait substansi kebijakan luar negeri tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Namun, menurutnya, perdebatan mengenai jumlah kunjungan luar negeri Presiden bukan persoalan yang substantif.

“Pembatasan-pembatasan, apalagi yang berkaitan dengan jumlah, waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif,” ujarnya.

Dasco juga menjelaskan ada kalanya Presiden harus melakukan perjalanan luar negeri secara mendadak untuk merespons situasi tertentu yang membutuhkan kehadiran kepala negara secara langsung.

Menurut dia, pemerintah tetap membuka ruang terhadap berbagai masukan yang berkaitan dengan substansi kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia.

“Jadi, saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi dan itu pasti akan diberikan ruang,” kata Dasco.

Pernyataan Dasco merespons kritik yang sebelumnya disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Dino menyoroti sejumlah aspek, mulai dari pembiayaan kunjungan luar negeri, jumlah anggota rombongan yang mengikuti perjalanan dinas, transparansi jadwal kunjungan, frekuensi kunjungan ke berbagai negara dalam sekitar 1,5 tahun terakhir, hingga usulan agar pertemuan dengan para kepala negara lebih banyak dilakukan melalui forum internasional yang sudah tersedia.

Perdebatan mengenai kunjungan luar negeri Presiden belakangan menjadi perhatian publik seiring meningkatnya aktivitas diplomasi Indonesia di tengah berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi global. (Yan Kusuma)