Dasco Pastikan Tidak Ada PHK Massal di TikTok dan Tokopedia

AKTUALITAS.ID – Isu dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkungan TikTok dan Tokopedia menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Menyikapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan manajemen TikTok, Tokopedia, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Pertemuan itu digelar untuk meminta penjelasan langsung dari perusahaan mengenai kabar yang menyebut ribuan pekerja terdampak PHK pasca restrukturisasi bisnis TikTok dan Tokopedia.

“Kami mengundang perwakilan TikTok, baik di China maupun TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia. Dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja, kami melakukan dialog,” kata Dasco.

Dalam pertemuan tersebut, President Director PT Tokopedia, Stephanie Susilo, membantah kabar adanya PHK massal di lingkungan TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, perusahaan saat ini hanya melakukan penataan organisasi dan mobilitas internal karyawan.

“Tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group,” ujar Stephanie.

Meski demikian, Stephanie mengakui sebagian pekerja memilih menerima paket kompensasi, berpindah ke unit usaha lain dalam grup, atau melanjutkan karier di perusahaan lain. Ia tidak merinci jumlah pekerja yang terdampak proses restrukturisasi tersebut.

Di sisi lain, perusahaan mengklaim masih melakukan ekspansi tenaga kerja dengan membuka lebih dari 100 posisi baru di Indonesia.

Dasco juga menegaskan bahwa hasil dialog dengan manajemen tidak menemukan adanya PHK massal sebagaimana ramai diberitakan.

“Enggak ada (PHK),” tegas Dasco.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses restrukturisasi terdapat pekerja yang secara sukarela mengambil paket kompensasi. Menurut Dasco, jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke lini usaha lain di dalam grup perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah DPR yang memfasilitasi dialog antara pemerintah dan perusahaan. Ia juga menyebut restrukturisasi dilakukan dengan tetap membuka peluang bagi pekerja untuk berpindah ke unit usaha lain dalam grup TikTok.

Namun, polemik belum sepenuhnya mereda. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, sebelumnya menyampaikan dugaan bahwa sekitar 1.250 pekerja atau sekitar 90 persen karyawan terdampak PHK. Klaim tersebut dibantah oleh manajemen TikTok dan Tokopedia.

Said Iqbal menyatakan pihaknya tetap akan mendatangi kantor TikTok Indonesia untuk meminta penjelasan langsung. Ia juga mengatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

Dengan adanya perbedaan pernyataan antara manajemen perusahaan dan serikat buruh, isu restrukturisasi TikTok-Tokopedia diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik. Hingga saat ini, perusahaan tetap menegaskan bahwa yang dilakukan adalah penataan organisasi dan mobilitas tenaga kerja, bukan PHK massal sebagaimana beredar di media sosial. (Bowo/Mun)