Berita
TNI-Polri Dilibatkan Pengawasan Protokol Kesehatan, Komisi IX DPR Pastikan Inpres Berjalan Efektif
AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres nomor 6 Tahun 2020 di mana menginstruksikan agar TNI dan Polri melakukan patroli untuk pengawasan protokol kesehatan. Komisi IX DPR RI menilai pelibatan aparat penegak hukum itu agar masyarakat disiplin. “Penggunaan TNI Polri memastikan agar Inpres berjalan efektif dan masyarakat patuh, dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian […]
AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres nomor 6 Tahun 2020 di mana menginstruksikan agar TNI dan Polri melakukan patroli untuk pengawasan protokol kesehatan. Komisi IX DPR RI menilai pelibatan aparat penegak hukum itu agar masyarakat disiplin.
“Penggunaan TNI Polri memastikan agar Inpres berjalan efektif dan masyarakat patuh, dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian kegiatannya. Pengawasan agar Inpres berjalan di lapangan,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).
Dalam Inpres tersebut, Persiden Jokowi juga meminta kepala daerah untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Melki menilai instruksi itu perlu dijalankan.
“Inpres ini perlu diapresiasi positif, dan dijalankan dengan konsisten di pusat dan seluruh Indonesia. Membangun kesadaran masyarakat yang mulai abai dengan protokol kesehatan perlu dibantu dengan aturan yang tegas seperti Inpres yang baru dikeluarkan ini,” kata dia.
“Implementasi lapangan oleh seluruh pihak yang diatur dalam Inpres ini dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan yang saat ini perlu dilakukan dengan tegas dan terkontrol,” sambungnya.
Jika warga disiplin menerapkan protokol kesehatan, Melki meyakini langkah tersebut dapat mencegah penularan virus Corona. Serta mencegah terjadinya klaster penyebaran COVID-19
“Penerapan protokol kesehatan dengan disiplin mencegah penularan COVID-19. Pelaksanaan Inpres secara disiplin dan konsisten bisa mencegah klaster baru di perkantoran juga potensi munculnya klaster lainnya,” tutur Melki.
-
Multimedia21 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK17 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
EkBis18 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
POLITIK15 hours ago
PDIP Optimis Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ditolak Masyarakat
-
Nasional19 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
POLITIK23 hours ago
Ketum Hanura Ingatkan Peran Partai Kecil dalam Pembentukan Indonesia
-
Jabodetabek22 hours ago
PDIP Menolak Kenaikan Tarif TransJakarta, Usulkan Paket Transportasi Bulanan yang Terjangkau
-
POLITIK11 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban