Puluhan Ribu Rakyat Thailand Demo Tuntut PM Prayut Mundur

Puluhan ribu warga Thailand melakukan demo besar-besaran menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha turun dari kekuasaan, Minggu (16/8) malam waktu setempat.

Puluhan ribu warga yang berdemo ini bahkan menutup persimpangan jalan Monumen Demokrasi Bangkok untuk melancarkan aksinya.

Para pedemo yang didominasi mahasiswa ini telah mengadakan aksi unjuk rasa selama sebulan terakhir. Selain menuntut Prayut mundur, mereka juga menuntut amendemen konstitusi dan kebebasan untuk mengkritik pemerintah.

Prayut diketahui merupakan mantan kepala militer yang mengkudeta pemerintahan pada 2014.

Para pedemo juga menuntut pemerintah menghapus Undang-undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan Thailand yang selama ini masih digunakan.

Aksi demo itu diawali pada 18 Juli lalu saat menuntut pengunduran diri pemerintah dan pembubaran parlemen. Aksi terus berlanjut hampir setiap hari.

Jika tuntutan tidak terpenuhi pada September mendatang, para demonstran mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi.

Aksi demo semakin memanas selama dua pekan terakhir saat aparat keamanan menangkap tiga aktivis. Setelah dituduh melakukan penghasutan, ketiga aktivis itu kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Demonstrasi ini disebut sebagai aksi terbesar di Thailand sejak 2014. Puncaknya terjadi pada Minggu malam kemarin.

Kepolisian Thailand melaporkan terdapat 12 ribu demonstran yang menutup persimpangan jalan Monumen Demokrasi Bangkok. Namun demonstran mengklaim massa melebihi 20 ribu orang.

Aksi demo besar-besaran diketahui juga pernah terjadi enam tahun lalu. Saat itu warga Thailand menuntut penutupan Kota Bangkok dan mendorong Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya.

Yingluck dinilai menyalahgunakan kekuasaan ketika mengganti Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada 2011 dengan anggota keluarganya.

Demo warga saat itu terjadi hampir dalam kurun waktu enam bulan.

Yingluck akhirnya diminta mundur usai Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan bersalah karena menyalahgunakan kekuasaan.