APBN 2021 Disetujui, PAN Tekankan Harus Tepat Sasaran Menggerakkan Perekonomian

AKTUALITAS.ID – Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September lalu menyetujui APBN 2021. Anggaran belanja pemerintah mencapai Rp 2.750 T. Mengingat defisit APBN ditetapkan 5,7 persen, pemerintah akan menerbitkan utang baru Rp 1.177 T.

Menanggapi rencana pemerintah menerbitkan utang baru, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya dana yang digunakan tepat sasaran dan memberi dampak signifikan bagi perekonomian

“Kami tetap perlu memantau penggunaan dananya agar tepat sasaran dan bermanfaat menggerakkan roda perekonomian, disamping membiayai aspek sosial dan kesehatan akibat Covid 19,” kata Eddy di Jakarta, Kamis (1/10)

Dia menjelaskan, belanja pemerintah harus diarahkan ke sektor-sektor yang mampu menunjang target pertumbuhan ekonomi tersebut, sekaligus mengurangi dampak menurunnya kinerja dunia usaha akibat pandemi berkepanjangan ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini memberikan perhatian khusus pada prospek penerimaan negara, khususnya dari pajak, agar terhindar dari shortfall sebagaimana dialami di tahun-tahun sebelumnya

“Karena turunnya penerimaan negara akan terkompensasi melalui penambahan utang baru. Selain memberatkan posisi utang negara, utang baru juga akan membebani Bank Indonesia yang diberi tugas menyerap surat utang pemerintah melalui mekansime burden sharing,” lanjutnya

Menurut Eddy, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan yang kurang kondusif. Di satu sisi penerimaan negara bisa saja di bawah target, namun di lain pihak kemungkinan membengkaknya pengeluaran negara juga cukup besar

“Apalagi di tengah ketidakpastian terkait kapan berakhirnya pandemi Covid 19,ini,” jelas Eddy yang pernah menjabat Direktur Investment Banking Group Asia Pacific di Merril Lynch ini

Terkait ekspektasi Menkeu yang optimis bahwa Omnibus Law akan memberikan berbagai kemudahan dalam berusaha dan investasi di Indonesia, Eddy mengatakan masa transisi pemberlakuan Omnibus Law membutuhkan waktu dan sosialisasi yang menyeluruh

“Kami tetap berpandangan konservatif dan hati-hati mengingat di satu pihak, berbagai perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku lagi sementara di lain fihak Omnibus Law membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang perlu dipahami pelaku usaha,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini

Sementara di tahap ketiga atau pada 1 November, Saudi mengizinkan jemaah dan pengunjung dari luar negeri melaksanakan ibadah umrah dengan kapasitas 100 persen.