Sri Mulyani: Sebagain Masyarakat Anggap Pajak Identik Penjajahan

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak (WP) Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan.

Hal ini, kata Ani, sapaan akrabnya, membuat masyarakat menganggap pajak bukan sebuah kewajiban. Pajak justru dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara.

“Masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini salah satu dari banyak tantangan (mengumpulkan pajak),” ungkap Ani saat memberi sambutan di acara Konferensi Nasional Perpajakan 2020 pada Kamis (3/12/2020).

Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa negara tidak memberi kontribusi dan kehadiran dari pajak yang dibayarkan. Hal ini membuat kesadaran WP untuk membayar pajak menciut.

Dampaknya, rasio pembayaran pajak (tax ratio) Indonesia sangat minim. Bahkan, Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Tax ratio Indonesia berada di kisaran 10,7 persen pada 2019. Sementara tahun ini diperkirakan hanya berada di kisaran 8 persen akibat kebijakan insentif dan relaksasi perpajakan di tengah tekanan pandemi virus corona atau covid-19.

“Harus diakui bahwa tax ratio kita masih termasuk yang rendah dan itu bukan sesuatu yang membanggakan karena menggambarkan kita belum optimal mengumpulkan pajak dan penerimaan,” katanya.

Lebih lanjut, tax ratio yang minim membuat sumber pendanaan pemerintah terbatas. Padahal, Indonesia perlu banyak pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dari sini, bendahara negara mengingatkan agar otoritas pajak bisa mengedukasi masyarakat agar kesadaran meningkat dan mau membayar pajak kepada negara.