Kondisi Kesehatan Menurun, Pemimpin Tertinggi Iran Disebut Serahkan Kekuasaan ke Anak

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei disebut menyerahkan kekuasaannya kepada anak laki-lakinya, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei. Hal ini dikarenakan kesehatan Khamenei terus menurun.

Laporan itu dikabarkan seorang jurnalis Iran, Momahad Ahwaze, melalui kicauan di Twitter pada Sabtu (5/12).

“Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Khamenei. Pertemuan antara (Khamenei) dan Presiden Rouhani dibatalkan karena kondisi kesehatan Khamenei yang menurun,” ungkap Ahwaze dalam kicauannya menggunakan bahasa Arab seperti dikutip Newsweek.

Melansir Jerusalem Post, tidak jelas apa yang menyebabkan kondisi kesehatan Khamenei menurun. Namun, ada dugaan Khamenei menderita kanker prostat.

Ahwaze mengatakan orang-orang terdekat Khamenei ‘sangat prihatin’ dengan kesehatan pemimpin berusia 81 tahun itu.

Khamenei telah menjabat sebagai pemimpin tertinggi sejak 1989 silam setelah kematian pendiri Iran, Roullah Khomenei.

Khamenei telah memiliki masalah kesehatan sejak lama. Pada 2014 lalu, dia pernah menjalani operasi prostat.

Berdasarkan situs berita Prancis, Le Figaro, pada 2015, sejumlah sumber negara Barat percaya bahwa Khamenei menderita kanker prostat.

Sementara itu, sang anak, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, selama ini memimpin sejumlah lembaga keamanan dan intelijen Iran. Sumber-sumber di Eropa menganggap Mojtaba sebagai calon penerus sang ayah.

Koran Inggris, The Guardian, bahkan menjuluki Mojtaba sebagai ‘penjaga gerbang pemimpin tertinggi Iran’ dalam sebuah artikel pada 2009 lalu.

Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Iran terkait laporan pengalihan kekuasaan ini.

Jika laporan tersebut benar, Khamenei mundur ketika ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meningkat, terutama setelah Teheran menuding Tel Aviv membunuh ilmuwan nuklir ternama Mohsen Fakhrizadeh pada 27 November lalu.

Selain itu, belum jelas apakah suksesi tersebut akan berstatus tetap karena bertentangan dengan konstitusi Iran tentang pengangkatan pemimpin tertinggi baru.

Menurut Pasal 111 Konstitusi Iran, pengganti pemimpin tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli yang saat ini terdiri dari 88 Ayatollah.

Selama proses pergantian tersebut, negara akan dikelola oleh dewan kepemimpinan sementara yang terdiri dari presiden, ketua pengadilan, dan anggota dewan penjaga.