Kemenkeu Catat Pembiayaan Utang Melonjak 180 Persen jadi Rp1.226,8 Triliun

AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan mencatat total pembiayaan utang sepanjang 2020 tembus Rp1.226,8 triliun. Jumlah itu melonjak 180,4 persen dibandingkan posisi 2019, yaitu sebesar Rp437,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lonjakan pembiayaan utang disebabkan pandemi covid-19. Pemerintah membutuhkan dana besar untuk mengatasi dampak dari pandemi tersebut.

“Peningkatan pembiayaan utang utamanya dilakukan untuk penanganan dampak covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagaimana dilakukan di berbagai negara,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam Konferensi Pers: Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020, Rabu (6/1/2021).

Ia menjabarkan pembiayaan utang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Rinciannya, pembiayaan utang dari SBN sebesar Rp1.177,2 triliun dan pinjaman Rp49,7 triliun.

Jika dilihat, jumlah SBN yang diterbitkan pemerintah sepanjang 2020 naik signifikan hingga 163,8 persen. Pada 2019, pemerintah hanya menerbitkan SBN senilai Rp446,3 triliun.

Sementara, pembiayaan investasi sepanjang 2020 tercatat sebesar Rp104,7 triliun. Jumlahnya naik 112,1 persen dari 2019 yang sebesar Rp49,4 triliun.

Pembiayaan ini terdiri dari investasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp31,3 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp31,3 triliun, dan lembaga/badan lain Rp25 triliun.

Selanjutnya, total pemberian pinjaman selama 2020 sebesar Rp1,5 triliun, kewajiban penjaminan Rp3,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp70,9 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran tahun lalu sebesar Rp1.190,9 triliun.

“Keseluruhan pembiayaan naik tajam dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp402,1 triliun. Dengan pembiayaan besar ini, kami burden sharing atau gotong royong dengan Bank Indonesia (BI),” kata Ani.

Burden sharing itu salah satunya dilakukan dengan pembelian SBN oleh BI di pasar perdana. Total SBN yang dibeli BI sebesar Rp75,86 trliun.

“Lalu burden sharing kedua yakni public goods Rp397,56 triliun dan non public goods Rp177,03 triliun,” tutup Ani.