Berita
Akibat Penerapan PPKM Jawa-Bali, Penumpang Bus AKAP Diprediksi Bakal Turun
AKTUALITAS.ID – Bisnis transportasi darat diprediksi kembali turun setelah diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali selama 11-25 Januari 2021. Kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran corona tersebut membatasi mobilitas pergerakan orang yang melakukan perjalanan jarak jauh. “Ada penurunan mobilitas manusia jadi yang lain juga pasti menurun,” kata Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno kepada merdeka.com, […]
AKTUALITAS.ID – Bisnis transportasi darat diprediksi kembali turun setelah diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali selama 11-25 Januari 2021. Kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran corona tersebut membatasi mobilitas pergerakan orang yang melakukan perjalanan jarak jauh.
“Ada penurunan mobilitas manusia jadi yang lain juga pasti menurun,” kata Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (12/1).
Khususnya pada bisnis bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang kini diperketat aturannya. Djoko menilai pemeriksaan kepada penumpang dan petugas bus AKAP ini ikut memengaruhi transportasi umum ini.
“(Bisnis bus AKAP) pasti berpengaruh karena sekarang harus ada tes,” kata dia.
Dalam pandangan Djoko, penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diusulkannya kepada para pemangku kebijakan. Tujuannya, agar para penumpang bus AKAP memiliki jaminan kesehatannya tetap terjaga selama menggunakan transportasi umum berupa bus.
“Saya usulkan ada rapid tes atau rapid antigen walaupun secara acak. Sehingga tidak ada kesan orang kalau naik bus itu liar,” kata dia.
Selain itu, adanya aturan tersebut juga membuat pengusaha bus AKAP bisa menyediakan sarana kesehatan. Sebab selama ini, di belum ada aturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan perusahaan bus AKAP dan terminal memiliki divisi kesehatan.
Sementara beberapa transportasi lainnya seperti layanan transportasi udara dan laut sudah memiliki Peraturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan adanya divisi kesehatan. Namun, untuk transportasi darat yakni kereta api dan terminal belum memiliki aturan yang sama.
“Kita punya Permenkes untuk bandara dan transportasi laut tetapi belum ada Permenkes yang mengatur terminal dan stasiun. Stasiun KAI menjadi sehat karena sudah memiliki divisi kesehatan sendiri,” tutur Djoko.
Untuk itu dia berharap para pengusaha bus AKAP sudah mulai berbenah diri. Lebih memperhatikan aspek kesehatan baik bagi karyawannya maupun bagi penumpang.
“Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai pandeminya berkurang sehingga orang ada kepastian naik bus AKAP ini sehat,” kata dia mengakhiri.
-
POLITIK13/12/2025 18:00 WIBBanyak Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, Parpol Diminta Perbaiki Sistem Kaderisasi
-
DUNIA13/12/2025 17:30 WIBItalia Didesak untuk Akui Negara Palestina
-
NASIONAL13/12/2025 18:25 WIBMentan Amran Beri Motivasi Ribuan Kades se-Sulsel
-
NASIONAL13/12/2025 19:00 WIBPrabowo: Pemerintah Terus Memantau Perkembangan Situasi Daerah Bencana Sumatera dan AcehÂ
-
JABODETABEK13/12/2025 16:00 WIBJasad Pria Tersetrum Listrik Berhasil Dievakuasi Tim Gulkarmat
-
NASIONAL13/12/2025 15:00 WIBJAMKI Desak KPK Panggil Paksa Anggota DPR yang Mangkir dalam Kasus CSR BI – OJK
-
OLAHRAGA13/12/2025 17:00 WIBTim Senam Indonesia Berhasil Meraih Empat Medali SEA Games 2025
-
NUSANTARA13/12/2025 16:30 WIBBintang Porno Asal Inggris Dideportasi Imigrasi di Bali

















