Berita
Ketua Komisi III Nilai Pemerintah Terima Kritikan Selama Bukan Ujaran Kebencian
AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menanggapi pernyataan Jusuf Kalla yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dipolisikan. Herman menilai pemerintah saat ini cenderung menerima kritik selama tidak berisi cercaan hingga hinaan. “Kritis kepada pemerintah tentu bagus, selama tujuannya membangun dan demi kepentingan bangsa,” kata Herman saat dihubungi, Senin (15/2/2021). Herman menilai pemerintah […]

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menanggapi pernyataan Jusuf Kalla yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dipolisikan. Herman menilai pemerintah saat ini cenderung menerima kritik selama tidak berisi cercaan hingga hinaan.
“Kritis kepada pemerintah tentu bagus, selama tujuannya membangun dan demi kepentingan bangsa,” kata Herman saat dihubungi, Senin (15/2/2021).
Herman menilai pemerintah saat ini cenderung menerima kritik selama bukan berisi ujaran kebencian. Menurutnya, kritik yang berisi hinaan tidak bisa dibenarkan.
“Kalau sudah memfitnah, mencerca dengan kata-kata yang tidak senonoh kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, itu bukan kritis namanya, apalagi selalu melontarkan ujaran kebencian kepada pemerintah, kritis dan kebencian adalah hal yang sangat berbeda,” ucapnya.
Terkait kenyataan saat ini, Herman mengatakan pemerintah lebih proporsional menanggapi kritik. Dia lantas membandingkan era Presiden Jokowi dengan zaman Orde Baru.
“Pemerintah saya melihat selalu proporsional dalam menanggapi setiap kritik yang proporsional, baik oleh presiden sendiri maupun oleh menteri-menteri nya, saya sebagai politisi pengusaha hidup dalam 2 zaman, yaitu zaman Orde Baru dan zaman reformasi, urusan cara pemerintah menanggapi kritik sangat berbeda,” ujarnya.
“Namun kita harus jujur juga, antara kritik konstruktif dengan mencerca atau lontaran kebencian adalah hal berbeda, sangat berbeda,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, eks Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Pasalnya, banyak warga yang berurusan dengan polisi usai mengkritik keras pemerintah.
“Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua,” kata JK.
Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan menilai JK terlihat seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan. Ade Irfan menyebut JK perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir Jusuf Kalla terkait statement yang mempertanyakan cara kritik.
“Pertama kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh Pak JK,” kata Ade Irfan.
-
JABODETABEK03/09/2025 13:30 WIB
Kebijakan WFH Dicabut, Jakarta Mulai Kondusif
-
DUNIA03/09/2025 14:00 WIB
Presiden Prabowo Hadiri Parade Militer di Beijing
-
OTOTEK03/09/2025 12:45 WIB
WhatsApp Luncurkan Fitur AI ‘Writing Help’ untuk Membantu Menulis Pesan
-
OLAHRAGA03/09/2025 19:00 WIB
Howard Webb Akui VAR Salah Anulir Gol Fulham ke Gawang Chelsea
-
OLAHRAGA03/09/2025 15:00 WIB
Merasa Nyaman di Pertamina Enduro VR46, Morbidelli Perpanjang Kontrak Hingga 2026
-
FOTO03/09/2025 22:51 WIB
FOTO: Sejumlah Tokoh Nasional Berikan Pesan Kebangsaan
-
OLAHRAGA03/09/2025 20:01 WIB
Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI 2025 di Mandalika, Angkat Sport Tourism NTB
-
NUSANTARA03/09/2025 22:31 WIB
Helikopter Estindo Air Jatuh di Hutan Tanah Bumbu, Satu Korban Tewas