Berita
Bawa Berkas Otentik, AHY Minta Kemenkumham Tolak Hasil KLB Deli Serdang
AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran pengurus DPP dan 34 Ketua DPD menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM. AHY membawa surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum. […]
AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran pengurus DPP dan 34 Ketua DPD menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM. AHY membawa surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
AHY mengaku membawa berkas lengkap dan otentik dari segi penyelenggaraan dan peserta KLB Sumut itu tidak memenuhi konstitusi Partai Demokrat.
“Kami sudah sediakan berkasnya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB itu sama sekali tidak memenuhi AD/ART konstitusi Demokrat,” kata AHY di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/3/2021).
AHY menegaskan, peserta KLB Sumut hanya orang-orang diberi jaket Demokrat seolah mewakili pemilik suara.
“Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah. Mereka hanya diberikan jaket dan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara sah,” katanya.
“Proses pengambilan tidak sah, kuorum tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP. Harusnya sesuai AD/ART KLB bisa diselenggarakan jika disetujui dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 DPD, nyatanya 34 ketua DPD ada di sini semua,” tegas AHY.
Lebih lanjut, ia bilang 1/2 jumlah Ketua DPC tidak dipenuhi KLB Sumut. Juga tidak ada persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Jadi semua itu menggugurkan hasil dan semua klaim, hasil dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB Deli Serdang tersebut. Belum lagi berbicara mereka tidak menggunakan konstitusi demokrat yang sah yang sudah disahkan yakni AD/ART Kementerian Hukum dan HAM pada Mei 2020 lalu,” katanya.
-
NUSANTARA21/11/2026 22:00 WIBEnam Kecamatan di Bengkulu Dikepung Banjir
-
POLITIK21/11/2026 13:30 WIBNama Dasco Terseret Kasus Cakra, Rahmat Himran: Tolak Cawapres Antikritik
-
POLITIK21/11/2026 09:00 WIBDasco Tempuh Jalur Hukum Usai Putrinya Dirundung
-
EKBIS21/11/2026 10:00 WIBSumail Peringatkan Risiko Gagal Panen di Musim Hujan
-
DUNIA21/11/2026 18:00 WIBJet Tempur Generasi Keenam Jadi Arena Baru AS-China
-
NUSANTARA21/11/2026 20:00 WIBTiga Anggota KKB Tewas dalam Kontak Tembak di Nduga
-
NASIONAL21/11/2026 14:00 WIBYLBHI : RUU Perampasan Aset Dinilai Rawan Kriminalisasi Aktivis
-
POLITIK21/11/2026 19:00 WIBNasDem Nilai Dasco Bisa Lengkapi Kepemimpinan Prabowo