Waketum Gerindra Minta Pemerintah Kibarkan Bendera Putih Dalam Mengatasi Covid-19

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta pemerintah mengibarkan bendera putih dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Indonesia membutuhkan langkah darurat dan bantuan internasional dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

“Kibarkan bendera putih, kita butuh langkah darurat dan bantuan internasional atasi tsunami Covid-19,” kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Kamis (8/7/2021).

Ia menerangkan pemerintah harus bersikap realistis dalam menghadapi gelombang baru Covid-19 yang terjadi saat ini. Menurutnya, kondisi infrastruktur kesehatan, logistik, dan jumlah tenaga kesehatan terbukti sudah berada di ambang batas, serta tidak akan sanggup menghadapi situasi yang terus memburuk. Kata dia, langkah meminta bantuan internasional terutama dari negara yang terbukti berhasil mengatasi pandemi merupakan hal yang tak bisa dihindari.

Fadli pun membeberkan sejumlah alasan mengapa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa mengatasi gelombang baru Covid-19. Pertama, jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia terus memecahkan rekor dalam dua pekan terakhir. Menurutnya, situasi ini sangat mengkhawatirkan dan jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di angka 40 ribu hingga 50 ribu hanya persoalan waktu. “Hanya tinggal soal waktu rekor itu akan segera menembus angka 40 ribuan, lalu 50 ribuan, jika kita tak segera mengambil langkah luar biasa,” ujar dia.

Kedua, kebijakan yang sudah diambil pemerintah belum memadai untuk memutus kedaruratan. Meskipun berjudul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan diterapkan di wilayah Jawa-Bali, menurutnya, kebijakan tersebut tetap tidak luar biasa.

“Dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu. “Apalagi, di sisi lain, hingga hari ini Pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan.

TKA asing dari China masih bisa melenggang masuk. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi,” tambahnya.

Berdasarkan data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), menurut Fadli, okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen saat ini.

Fadli berkata, rumah sakit di luar Pulau Jawa berpotensi mengalami krisis bila kasus pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan.

“Wabah saat ini memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi ruangan di rumah sakit, juga terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung dan Kepulauan Riau,” kata dia. Keempat, krisis tenaga kesehatan.

Sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang.

Sedangkan yang terakhir, kata Fadli, krisis persediaan vaksin. Hingga kini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin sekitar kurang dari 5 persen. Berangkat dari itu, ia menuturkan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa dan meminta bantuan dunia internasional.

Menurutnya, pemerintah harus mengibarkan bendera putih dan membuka tangan lebar menerima bantuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi.

Ia menilai pemerintah juga harus segera menutup gerbang lalu lintas internasional untuk sementara waktu, terlebih untuk tenaga kerja asing (TKA) di sektor non esensial. Fadli pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin situasi darurat ini sehingga semua kementerian dan lembaga fokus menghadapi darurat pandemi bersama-sama.

“Koordinasi di satu komando kendali dari pusat hingga daerah. Penanganan Covid-19 di negara kita tidak akan berhasil selama para pejabat pelaksananya bekerja rangkap jabatan,” ujar dia. Tanpa keputusan luar biasa, Fadli menambahkan, krisis akibat pandemi Covid-19 akan semakin panjang dan memakan banyak, termasuk memperparah situasi ekonomi dan sosial Indonesia.