Junta Militer Perpanjang Masa Darurat Militer Sampai Agustus 2023

Junta Myanmar mengingkari janjinya ketika melakukan kudeta 1 Februari lalu. Mereka memperpanjang masa darurat militer dan baru akan menggelar pemilihan umum pada Agustus 2023.

Panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa pihaknya “akan menyelesaikan status darurat pada Agustus 2023. Saya berjanji akan menggelar pemilu multipartai tanpa kegagalan.”

Dewan Pemerintahan pimpinan junta kemudian mengumumkan bahwa Min Aung Hlaing sudah ditunjuk sebagai perdana menteri dalam “pemerintahan pengurus” selama status darurat masih berlaku.

Dengan pengumuman ini, junta mengingkari janjinya saat mengudeta pemerintahan sipil pada Februari lalu. Saat itu, junta berjanji bakal mengakhiri status darurat dalam satu tahun dan langsung menggelar pemilu.

Kala itu, junta melakukan kudeta karena menuding ada kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai pimpinan Aung San Suu Kyi.

Sejak saat itu, Myanmar kembali terjerembap ke dalam jurang konflik yang dalam. Demonstrasi menjalar di berbagai sudut kota yang kerap berakhir ricuh akibat bentrokan pengunjuk rasa dan aparat.

Di daerah-daerah perbatasan, milisi-milisi berbasis adat membantu pergerakan rakyat menolak kekuasaan junta. Belakangan, rakyat sipil juga ikut angkat senjata untuk melawan junta militer.

Berdasarkan data kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), setidaknya 940 orang tewas dan 6.994 lainnya ditahan junta akibat bentrokan sejak kudeta.

Di tengah krisis politik ini, rakyat Myanmar kian menderita akibat pandemi Covid-19 yang kian parah di negara itu. Situasi kian rumit karena junta dianggap menyulitkan penanganan Covid-19.

Mereka menangkap dokter-dokter yang menggelar konsultasi gratis di luar rumah sakit pemerintah. Para dokter itu tak mau bekerja di instansi pemerintah sebagai simbol perlawanan terhadap junta.

Selain itu, junta juga dilaporkan menyita sekitar seratus tabung oksigen yang dibeli lembaga amal dari Thailand untuk membantu penanganan Covid-19.

Melihat betapa rumit situasi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai-sampai memprediksi Myanmar akan menjadi “penyebar super” Covid-19 di kawasan Asia Tenggara.