Connect with us

Berita

Prodem Desak KPK Usut Luhut dan Airlangga Hartarto Dalam Skandal Pandora Papers

AKTUALITAS.ID – Jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK mengusut skandal Pandora Papers. Pandora Papers merupakan sebutan untuk bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara pajak. Di mana, dalam laporan itu mencantumkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri […]

Published

on

AKTUALITAS.ID – Jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK mengusut skandal Pandora Papers.

Pandora Papers merupakan sebutan untuk bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara pajak.

Di mana, dalam laporan itu mencantumkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kita memita kepada kpk untuk mengusut tuntas skandal Pandora Papers,” ujar Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule di depan gedung KPK, Rabu, (6/10/2021).

Menurutnya, aksi kedua pejabat negara itu tidak mencerminkan sikap yang baik. Sebab, dalam Pandora Papers itu Luhut dan Airlangga melakukan tindakan untuk menghindari pajak.
“Orang bijak taat pajak, kalau orang tidak taat pajak berarti bukan orang bijak,” ungkapnya.

Selain itu, kata Iwan, dalam aksi yang diklaim diikuti 50 orang itu berencana akan menyerahkan sepasang kelelawar. Hewan itu disimbolkan sebagai dua pejabat negara yang penghisap darah masyarakat.

Hanya saja, rencana itu batal. Sebab, kedua kelelawar itu disebut telah dirampas oleh pihak yang mencoba menghalangi aksi demonstrasi mereka.

“Sebagai simbol vampir, simbol penghisap darah rakyat. Rakyat hari ini dibebani dengan berbagi macam urusan pajak,” kata Iwan.

Sebelumnya, dalam investigasi Majalah Tempo menyatakan bahwa dokumen Pandora Papers berisi soal bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak.
Majalah Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek kolaborasi global ini.

Bocoran data Pandora Papers berukuran hampir 3 terabita yang memuat 11,9 juta dokumen. @ICIJorg memperoleh bocoran data itu dari sumber anonim.

Setidaknya ada dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang memiliki perusahaan cangkang di luar negeri.

Sejumlah pengusaha pun ditengarai mendirikan perusahaan serupa dan terungkap dalam Pandora Papers.

OASE

INFOGRAFIS

WARGANET

Trending