Terganjal Usia? Pengamat Sebut Jokowi Lebih Masuk Akal Gabung PSI daripada PPP

AKTUALITAS.ID – Masa depan politik Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) pasca tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP) terus menjadi sorotan. Jokowi sendiri sempat memberikan sinyal terkait rumah politiknya ke depan, di mana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut-sebut sebagai pilihan, di tengah spekulasi dirinya dikaitkan dengan kursi calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menanggapi dinamika ini, pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Jokowi yang lebih melirik PSI ketimbang PPP sangatlah masuk akal. Menurut Jamiluddin, kecocokan ideologi menjadi faktor utama.

“Di PSI, ideologi Jokowi setidaknya relatif sama. Jokowi dan PSI sama-sama menganut nasionalis,” kata Jamiluddin pada Sabtu (7/5/2025). Ia melanjutkan, “Berbeda halnya bila Jokowi di PPP. Jokowi yang nasionalis tentu tak sejalan dengan PPP yang menganut religius.”

Jamiluddin berpandangan, jika Jokowi menerima pinangan PPP, ia berisiko dinilai sebagai sosok yang hanya mencari jabatan semata tanpa mempertimbangkan kesesuaian ideologi politiknya. “Jokowi akan dinilai sosok yang menerima jabatan apa saja, tanpa melihat kesesuaiannya,” ungkapnya.

Namun, meskipun secara ideologis ada kesamaan dengan PSI, Jamiluddin melihat ada faktor lain yang membuat Jokowi terkesan kurang cocok memimpin partai berlambang mawar itu: faktor usia. PSI dikenal sebagai partainya orang muda, dan saat ini posisi Ketua Umum dipegang oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang masih terbilang muda.

“Meskipun Jokowi secara ideologis cocok memimpin PSI, namun dilihat dari usia tetap saja dinilai tak cocok memimpin PSI. Sebagai partai orang muda, idealnya PSI dipimpin orang muda. Jadi, kalau Jokowi memimpin PSI tentu aneh,” jelas Jamiluddin. Ia menegaskan, “Karena itu, idealnya PSI dipimpin orang muda.”

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga sempat menyebut bahwa pemerintah sedang menyusun draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang akan menjadi paket UU Politik. Ini menunjukkan dinamika politik jelang 2029 mulai menghangat, dan isu rumah politik Jokowi menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari narasi tersebut.

Akankah Jokowi menemukan rumah politik yang tepat atau memilih jalan lain? Waktu yang akan menjawab. (Ari Wibowo/Mun)