POLITIK
Dinasti Politik Jokowi Sudah Kehilangan Pengaruh
AKTUALITAS.ID – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menilai dinasti politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo mulai kehilangan pengaruh. Penilaian ini didasarkan pada tiga indikator, perkembangan penegakan hukum kasus ijazah, kondisi bisnis keluarga Jokowi, dan penolakan safari politik mantan presiden tersebut.
Gejala pertama berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Said Didu menilai proses hukum kini berjalan secara normal, merujuk pada tidak ditahannya Roy Suryo dan dokter Tifa serta dikabulkannya gugatan praperadilan Roy Suryo.
“Kembali normalnya proses penegakan hukum kasus ijazah palsu,” ujar Said Didu dikutip melalui akun X miliknya pada Rabu (8/7/2026).
Selain menyoroti aspek hukum, mantan pejabat Kementerian BUMN itu juga menyinggung kondisi sejumlah usaha yang pernah dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beberapa perusahaan seperti Chilli Pari, Markobar, Mangkokku, dan usaha lain di bawah induk PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat) kini sudah tidak lagi terdengar.
“Sudah tidak terdengar lagi, bangkrut?” tulisnya.
Said Didu juga mengulas perkembangan usaha milik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep. Ia menyebut sebagian besar dari belasan perusahaan yang pernah dimiliki putra bungsu Jokowi itu tidak lagi beroperasi.
“Dari 12 perusahaan milik Kaesang, seperti Sang Pisang, TernakKopi, Siap Mas, Es Doger dan lainnya, sebagian besar sudah bangkrut,” ungkapnya.
Analis kebijakan publik itu turut mempertanyakan kelayakan model bisnis sejumlah perusahaan tersebut, termasuk investasi yang pernah masuk ke salah satu usaha Kaesang.
“Artinya perusahaan tersebut memang tidak layak atau saat itu ada yang sedang ‘mencuci’. Masih ingat ‘suntikan’ dana Rp71 miliar ke perusahaan Kaesang untuk bisnis Es Doger? Bagaimana dengan suntikan modal bisnis lainnya?” katanya.
“Gejala ketiga, munculnya penolakan terhadap safari politik Joko Widodo di sejumlah daerah menjadi indikator lain yang menunjukkan pengaruh politik mantan presiden tidak lagi sekuat sebelumnya,” sambungnya.
-
NASIONAL07/07/2026 18:00 WIBKPK Periksa Sembilan Saksi Kasus Suap Bupati Muara Enim
-
NASIONAL07/07/2026 19:44 WIBLonjakan Harta Zita Anjani, AHY, dan Ibas di LHKPN Berujung Desakan Audit dan Laporan ke KPK
-
NASIONAL07/07/2026 20:32 WIBPemerintah Tolak Bentuk Tim Investigasi Kasus Penembakan Pilot AS di Papua
-
JABODETABEK07/07/2026 20:00 WIBPramono Anung akan Kaji Usulan Tarif Langganan Rp200 Ribu per Bulan untuk Transjakarta dan Transjabodetabek
-
NASIONAL07/07/2026 21:30 WIBYusril: Agama, Etika, dan Konstitusi Jadi Pilar Demokrasi Indonesia
-
NASIONAL08/07/2026 06:00 WIBMuzani: Presiden Berhak Tunjuk Siapa Saja Wakili Negara
-
RIAU08/07/2026 13:45 WIBKapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Riau
-
NASIONAL07/07/2026 17:30 WIBKemenag Siapkan Program Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ di Indonesia

















