Jokowi Belum Bisa Berperan sebagai Negarawan Pascapresiden

AKTUALITAS.ID – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih sulit mengambil posisi sebagai negarawan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala negara. Pasalnya, aktivitas politik Jokowi di berbagai daerah menunjukkan keterlibatan dalam politik praktis dan peran sebagai negarawan belum sepenuhnya terlihat.

“Substansi kegiatannya tetap bernuansa politik karena berlangsung di hadapan kader partai dan disertai penyampaian pesan-pesan politik,” kata Ray di Channel YouTube Kanal SA, Selasa (7/7/2026).

Ray menjelaskan, seorang mantan presiden pada dasarnya memiliki dua pilihan setelah tidak lagi memimpin pemerintahan. Pilihan pertama mengambil peran sebagai negarawan dengan memberikan pandangan mengenai persoalan kebangsaan secara luas tanpa terlibat dalam urusan partai. Pilihan lainnya tetap aktif sebagai politisi yang terlibat dalam dinamika politik sehari-hari.

“Politisi negarawan itu setelah lengser hanya memberi nasihat soal kebangsaan yang bersifat makro, bukan berhubungan dengan urusan partai,” ujarnya.

Ray menilai ruang Jokowi untuk mengambil posisi tersebut masih dipengaruhi kepentingan politik yang berkaitan dengan masa depan keluarganya. Ia berpandangan elektabilitas dan popularitas anak-anak Jokowi, termasuk menantunya Bobby Nasution, masih bertumpu pada figur mantan presiden tersebut.

“Anak-anaknya bergantung pada dirinya. Elektabilitas anaknya, popularitas anaknya tergantung pada dirinya, termasuk menantunya Bobby Nasution. Jadi turun popularitasnya, anaknya kena. Naik popularitasnya, anaknya juga kena,” jelasnya.

Berdasarkan penilaian itu, Ray berpendapat Jokowi masih memiliki kepentingan menjaga eksistensinya di ruang publik politik. Ia menilai penurunan intensitas aktivitas politik Jokowi berpotensi memengaruhi elektabilitas dan popularitas anak-anak maupun menantunya.

Atas dasar tersebut, Ray memperkirakan Jokowi akan tetap aktif dalam berbagai kegiatan politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kondisi itu membuat ruang Jokowi untuk mengambil posisi sebagai negarawan menjadi lebih terbatas selama kepentingan politik keluarga masih melekat pada figur mantan kepala negara tersebut.