Said Didu Sebut Safari Politik Jokowi Masuk Fase “To Kill or Be Killed” dan Sarat Kepentingan Oligarki

AKTUALITAS.ID – Analis kebijakan publik Said Didu menilai dinamika politik nasional pascapelantikan Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar pergantian kekuasaan, melainkan mencerminkan pertarungan pengaruh antara elite politik lama dan kekuatan politik baru di pemerintahan.

Dirinya melihat saat ini terdapat tarik menarik pengaruh antara Presiden  Prabowo Subianto dan mantan Presiden  Joko Widodo yang menurutnya membuat kompetisi politik semakin terbuka di ruang publik. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi membentuk konsolidasi kekuatan baru yang melibatkan berbagai kepentingan strategis.

“Saya melihat ini sudah masuk fase to kill or be killed dalam politik,” ujarnya dikutip dari YouTube Forum Keadilan, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, dinamika tersebut tidak hanya terjadi pada level kompetisi antarpartai, tetapi juga menunjukkan pergeseran kekuatan di tingkat elite yang lebih luas. Ia menyebut terdapat tiga lapis persoalan yang saling berkaitan, yakni konflik kekuasaan, dugaan peran kekuatan ekonomi politik atau oligarki, serta manuver politik dalam penyusunan kabinet.

“Ini bukan sekadar Prabowo dengan oposisi, tapi ada konfigurasi kekuatan yang lebih besar di belakangnya,” katanya.

Said Didu menilai kekuatan modal atau oligarki masih menjadi faktor penting yang memengaruhi arah kebijakan nasional. Selian itu, adanya kelompok tersebut memiliki kepentingan terhadap stabilitas dan keberlanjutan sejumlah program pemerintahan sebelumnya.

“Kalau kita lihat, kekuatan modal atau oligarki itu selalu ada di belakang kekuasaan,” ujarnya.

mantan Sekretaris BUMN itu, juga menyinggung adanya wacana konsolidasi politik menjelang dan sesudah pelantikan presiden terpilih, termasuk komunikasi tingkat tinggi yang menurutnya berdampak pada komposisi kabinet. Ia menilai terdapat kecenderungan mempertahankan sebagian program dan figur lama dalam struktur pemerintahan baru.

“Ada kecenderungan mempertahankan program dan figur lama dalam kabinet,” katanya.

Dalam penjelasannya, ia turut menyoroti kemungkinan adanya pertemuan elite sebelum pelantikan yang membahas arah pemerintahan, termasuk komposisi kabinet, meski tidak menyebutkan sumber resmi dari informasi tersebut.

Di sisi lain, Said Didu menegaskan bahwa konflik politik tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi yang menurutnya kerap menentukan arah kebijakan negara di berbagai periode pemerintahan.

“Siapa yang punya modal, dia yang punya pengaruh dalam kebijakan,” katanya.

Saat ini, kata Didu, terdapat ketegangan antara upaya perubahan kebijakan dengan kepentingan mempertahankan struktur lama, yang menjadi salah satu sumber utama gesekan politik di awal masa pemerintahan baru.

Meski demikian, lanjut Didu Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi yang berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut, antara tuntutan perubahan kebijakan dan tekanan dari kekuatan politik yang sudah mapan.

Said Didu juga mengingatkan Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam membaca dinamika politik yang berkembang.

“Prabowo harus berhati-hati dalam membaca peta politik yang berkembang,” ucapnya.