Connect with us

POLITIK

PDI Perjuangan Dorong Pansus Revisi UU Pemilu

Aktualitas.id -

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) bermanuver mendesak DPR RI agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). PDIP secara tegas menolak pembahasan aturan main demokrasi yang dilakukan secara parsial atau terpisah antar-komisi.

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, membeberkan deretan isu strategis kelas berat yang menanti untuk dibedah tuntas. Mulai dari perubahan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), besaran kursi daerah pemilihan (dapil magnitude), syarat pencalonan presiden (presidential threshold), hingga wacana radikal pemisahan kembali pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Mengingat isu-isu krusial tersebut saling mengunci, Ganjar menilai pembentukan pansus lintas komisi adalah langkah paling logis agar pembahasan berjalan komprehensif.

BACA JUGA  BRIN Khawatir Persiapan Pemilu 2029 Terganggu Jika RUU Molor

“Buat PDI Perjuangan, segera bentuk Pansus agar pembahasan isu tidak parsial. Sehingga publik bisa membaca DIM (Daftar Isian Masalah),” tegas Ganjar, Jumat (2/10/2026).

Sebagai solusi jangka panjang, Ganjar menggulirkan konsep “UU Paket Politik”. Ia mengusulkan agar revisi UU Pemilu tidak berdiri sendiri, melainkan dibahas serentak dalam satu napas dengan regulasi kepemiluan lainnya.

Paket regulasi sapu jagat ini dirancang mencakup revisi UU Partai Politik; UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD); hingga UU Penyelenggara Pemilu. Strategi ini diklaim mampu memastikan seluruh aspek sistem politik terintegrasi tanpa ada tumpang tindih aturan hukum di kemudian hari.

Bagi PDIP, perombakan terstruktur ini adalah fondasi mutlak untuk menyongsong kompetisi politik yang lebih sehat. Ganjar menekankan bahwa desain sistem yang baru harus berorientasi pada efisiensi anggaran dan perbaikan kualitas pesta demokrasi.

BACA JUGA  Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Libatkan Partisipasi Publik Luas

“Harapan demokrasi berkualitas perlu penyelenggara berintegritas dan profesional, peserta pemilu yang membawa harapan bagi rakyat, teknis dan peralatan yang teruji, pembiayaan yang efisien, dan pemilih yang bisa memilih dengan luber jurdil,” pungkas Ganjar. (Bowo/Mun)

TRENDING