DPR Minta BRAN Fokus Selamatkan Hak Tanah Rakyat

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang baru dilantik, Dedi Prasetyo, segera bergerak memetakan dan menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini membelit masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Agun, persoalan agraria merupakan salah satu isu strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Karena itu, penyelesaian sengketa tanah harus menjadi agenda prioritas BRAN di bawah kepemimpinan Dedi Prasetyo.

“Selamat dan sukses, semoga amanah dalam menjalankan tugas jabatan baru,” kata Agun kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Politikus senior Partai Golkar itu menegaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi seluruh persoalan pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan dan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pemetaan yang komprehensif diperlukan agar pemerintah dapat menentukan skala prioritas penyelesaian konflik agraria yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Segera menginventarisir dan menyusun skala prioritas penyelesaian konflik tanah yang berhubungan langsung dengan penguasaan atau kepentingan rakyat,” ujarnya.

Agun menilai keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya diukur dari jumlah program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi dan sinergi antarlembaga untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang kerap melibatkan banyak pihak.

“Kedepankan semangat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau lembaga pemerintah lainnya dalam penyelesaian setiap masalah pertanahan yang ada maupun perencanaan peruntukan Reforma Agraria untuk rakyat,” katanya.

Menurut Agun, koordinasi yang kuat antara BRAN dengan kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga terkait lainnya menjadi faktor penting untuk memastikan program Reforma Agraria berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia juga menilai penguatan koordinasi diperlukan agar setiap kebijakan agraria dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penguasaan tanah.

Dedi Prasetyo sendiri merupakan salah satu pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyegaran kabinet yang mencakup sejumlah posisi strategis di bidang ekonomi, keamanan, pertanian, hingga reforma agraria.

Dengan amanah baru tersebut, BRAN kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan di berbagai wilayah Indonesia. Publik pun menantikan langkah konkret lembaga tersebut dalam mempercepat reforma agraria dan melindungi hak-hak masyarakat atas tanah. (Mun)