Connect with us

POLITIK

Menkum: Pemerintah Tunggu DPR Bahas RUU Pemilu

Aktualitas.id -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas

AKTUALITAS.ID – Tarik ulur pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang mengatur isu krusial seperti ambang batas parlemen dan pencalonan presiden masih jalan di tempat. Pemerintah secara terang-terangan mengambil posisi pasif dan menolak menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan draf usulan inisiatif mereka.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa bola panas regulasi ini sepenuhnya masih berada di tangan Senayan.

“Oh, itu belum dibahas. Itu kan masih bergulir di DPR. Setelah DPR nanti selesai, pemerintah pasti akan menyusun DIM,” kata Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Sikap ‘tunggu bola’ dari pemerintah ini bukan tanpa alasan. Supratman menekankan bahwa RUU Pemilu murni merupakan hak usul inisiatif DPR. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa melangkah lebih jauh atau menentukan sikap sebelum ada draf resmi yang diserahkan oleh legislatif.

BACA JUGA  Alasan Demi Jaga Soliditas Internal Koalisi Pemerintah, Nasdem Tolak RUU Pemilu

Di balik sikap pasif tersebut, Supratman mengungkap adanya fatsun atau kebiasaan tak tertulis yang selama ini berlaku antara pemerintah dan DPR dalam membagi ‘jatah’ penyusunan regulasi politik.

“Dari dulu fatsunnya, kalau undang-undang pemilu, itu disusun oleh DPR. Undang-Undang Partai Politik, itu disusun oleh pemerintah. Nah, sekarang yang bergulir kan Undang-Undang Pemilu. Kita tunggu, karena memang itu kesepakatan dari dulu,” beber Supratman.

Sementara pemerintah memilih wait and see, DPR di Senayan mulai memanaskan mesin. Parlemen dijadwalkan segera menggelar pertemuan khusus dengan jajaran pimpinan partai politik non-parlemen untuk menampung aspirasi terkait RUU Pemilu.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa agenda audiensi yang sedianya digelar pada hari Selasa ini terpaksa ditunda hingga Jumat mendatang. Perubahan jadwal ini sengaja dilakukan demi memberikan ruang yang lebih luas bagi partai-partai di luar Senayan.

BACA JUGA  Istana Minta Publik Tak Kaitkan Penolakan RUU Pemilu Bukan Demi Gibran

“Memang ada rencana pertemuan dengan partai-partai non-parlemen didampingi oleh pimpinan Komisi II. Namun sedianya hari ini, dijadwalkan ulang agar bisa mengakomodasi lebih banyak partai politik yang mengajukan permohonan pertemuan,” jelas Dasco di kompleks parlemen, Senayan.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa DPR mencoba merangkul seluruh spektrum politik sebelum merumuskan draf final RUU Pemilu yang nantinya akan disodorkan ke meja pemerintah. (Bowo/Mun)

TRENDING