PAPUA TENGAH
DKPP Pastikan Sidang Kasus Syarat Pendidikan Gibran Digelar Tahun Ini
AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 berpeluang besar digelar sebelum akhir tahun 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito setelah lembaganya menyelesaikan tahap pemeriksaan awal terhadap sejumlah laporan yang masuk pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
“Dari lima pengaduan yang masuk, empat di antaranya telah memenuhi syarat untuk diperiksa dalam persidangan,” kata Heddy Lugito, Senin (16/11/2026).
Menurut Heddy, empat laporan yang lolos verifikasi itu segera memasuki tahap penjadwalan sidang. Meski demikian, DKPP hingga kini belum menetapkan tanggal resmi pelaksanaan persidangan.
“Iya, sidang memungkinkan digelar tahun ini. Segera akan kami jadwalkan,” ujarnya.
Heddy menegaskan perkara yang akan diperiksa bukan ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Sidang tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yang menjadi pihak teradu dalam proses verifikasi dan pemenuhan syarat pendidikan saat pencalonan.
Dengan kata lain, objek pemeriksaan DKPP adalah dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), bukan penilaian ulang terhadap status pencalonan Gibran.
Meski demikian, perkara ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik mengingat berkaitan dengan proses pencalonan salah satu figur politik nasional yang menjadi sorotan sejak Pilpres 2024.
DKPP menegaskan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan Pedoman Beracara DKPP. Informasi mengenai pihak yang diadukan maupun perkembangan perkara dapat diakses masyarakat melalui kanal resmi lembaga tersebut.
Sejauh ini, lima laporan terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran diterima DKPP secara bertahap sepanjang Oktober 2026. Dua laporan pertama masuk pada 8 dan 9 Oktober 2026, disusul dua laporan lainnya pada 13 Oktober 2026, serta satu laporan tambahan pada 14 Oktober 2026.
Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan pemeriksaan awal, empat pengaduan dinyatakan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme persidangan etik.
DKPP menegaskan kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam menangani setiap pengaduan guna menjamin kepastian hukum, transparansi, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Hingga Senin (16/11/2026), jadwal sidang resmi masih menunggu penetapan. Namun dengan empat perkara yang telah dinyatakan memenuhi syarat, persidangan dugaan pelanggaran etik terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran dipastikan menjadi salah satu agenda penting DKPP sebelum tutup tahun 2026. (Bowo/Mun)
-
RIAU16/11/2026 14:30 WIBOperasi Zebra Lancang Kuning 2026 di Bengkalis Sasar 10 Pelanggaran Ini
-
POLITIK16/11/2026 16:14 WIBRatusan Massa LPI Desak Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
-
NASIONAL16/11/2026 14:00 WIBDPR Siapkan Benteng Hukum Lawan Penyadapan Ilegal
-
DUNIA16/11/2026 15:00 WIBAS Keluarkan Warning Darurat untuk Warganya
-
NASIONAL16/11/2026 17:00 WIBTito Usul Hapus Denda Warga yang Tak Bawa KTP
-
DUNIA16/11/2026 18:00 WIBNetanyahu Dituding Suruh Sadap dan Tangkap Tokoh Arab
-
POLITIK16/11/2026 19:00 WIBSaid Abdullah: Yang Terbaik Dampingi Prabowo Adalah Dasco
-
POLITIK17/11/2026 06:00 WIBIni Alasan Prabowo Minta Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur ke 9 Desember

















