Nasib Pencalonan Gibran di Tangan DKPP, Kapan Disidangkan?

AKTUALITAS.ID – Polemik pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 kembali memasuki babak baru. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengonfirmasi telah menerima sejumlah aduan yang menyoroti dugaan pelanggaran etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, menegaskan bahwa laporan yang diterima saat ini masih berada pada tahap verifikasi sehingga belum dapat dipastikan kapan sidang pemeriksaan akan dimulai.

“Yang diadukan dugaan pelanggaran etik KPU,” kata Heddy, Senin (9/11/2026).

Menurut Heddy, terdapat lima aduan yang masuk ke DKPP dengan substansi pokok yang sama. Namun hingga kini, baru dua aduan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan telah masuk ke tahap verifikasi materi. Sementara tiga aduan lainnya masih menjalani pemeriksaan administrasi.

DKPP, kata dia, baru akan menjadwalkan persidangan setelah seluruh dokumen dan materi aduan dinyatakan lengkap.

“Baru dua yang memenuhi syarat administrasi. Tiga lainnya masih proses verifikasi administrasi. Bila semuanya sudah lengkap, kami akan jadwalkan sidang,” ujarnya.

Heddy memastikan proses penanganan perkara akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Jika sidang digelar, prosesnya akan terbuka untuk umum dan dapat disaksikan secara langsung melalui kanal resmi DKPP.

Di sisi lain, salah satu pengadu, Denny Indrayana, menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang sebelumnya mereka tempuh di Mahkamah Konstitusi. Bersama sejumlah pihak, termasuk KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing, Denny mengadukan jajaran komisioner KPU RI ke DKPP.

Mereka menilai terdapat dugaan persoalan serius dalam proses pencalonan Gibran, termasuk terkait keberadaan Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang disebut sebagai pasal “selundupan” dan tidak pernah dibahas secara terbuka dalam proses penyusunannya.

Tak hanya itu, Denny juga mempertanyakan proses penerimaan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang menurutnya tidak melalui tahapan verifikasi yang memadai. Selain itu, pihak pengadu menuding KPU menghambat fungsi pengawasan Bawaslu karena tidak memberikan akses penuh terhadap dokumen pencalonan dan sistem informasi pencalonan.

Atas berbagai dugaan tersebut, Denny bahkan meminta DKPP menjatuhkan sanksi berat kepada para komisioner KPU yang dianggap bertanggung jawab.

“Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga punya konsekuensi lain. Jangan kemudian diberikan posisi-posisi publik seperti komisaris dan sejenisnya,” tegas Denny.

Kasus ini diperkirakan akan kembali menyedot perhatian publik mengingat menyangkut salah satu proses pencalonan paling kontroversial dalam sejarah Pilpres 2024. Publik kini menanti langkah DKPP, apakah aduan tersebut akan berlanjut ke meja persidangan etik atau berhenti pada tahap verifikasi. (Firman/Mun)