Ketua DKPP Dorong Penguatan Kelembagaan dalam Revisi UU Pemilu

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito blak-blakan menuntut perombakan radikal terhadap struktur kelembagaannya jelang revisi Undang-Undang Pemilu. Beban kerja yang makin menggunung membuat komposisi lima anggota DKPP saat ini dinilai tak lagi masuk akal untuk mengawal integritas pemilu di Indonesia.

“Lima orang itu masih kurang,” tegas Heddy secara lugas dalam agenda Konsultasi Publik Penguatan Kelembagaan DKPP di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Pernyataan menohok ini menjadi sinyal darurat bahwa DKPP membutuhkan suntikan kewenangan baru, yang mencakup kemandirian kesekretariatan, penambahan jumlah anggota, hingga perombakan total mekanisme rekrutmen. Revisi UU Pemilu dinilai sebagai momentum emas untuk melepas belenggu kelembagaan yang selama ini membatasi gerak DKPP agar bisa bekerja lebih efektif, independen, dan akuntabel.

Langkah berani lain yang didorong Heddy adalah desakan pembentukan Majelis Kehormatan DKPP yang bersifat permanen. Selama ini, pengawasan internal terhadap anggota DKPP hanya bersifat ad hoc alias musiman ketika muncul aduan dugaan pelanggaran etik. Heddy menuntut adanya payung hukum undang-undang yang pasti agar lembaga penegak kode etik ini juga memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat dan tidak tebang pilih.

Tak berhenti di situ, tuntutan untuk menyetarakan kasta kesekretariatan DKPP agar sejajar dengan KPU dan Bawaslu rupanya telah dilempar langsung ke meja pimpinan Komisi II DPR RI.

Konsultasi publik yang sengaja dihadiri langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Dede Yusuf ini menjadi panggung strategis DKPP untuk memastikan lembaga ini tak lagi dipandang sebelah mata. Didukung oleh pakar hukum, akademisi, hingga pegiat pemilu, DKPP kini tengah merapatkan barisan untuk menekan DPR agar rekomendasi penguatan kelembagaan ini mutlak masuk dalam draf final revisi UU Pemilu mendatang. (Mun)